Wah! Ical Usul ke SBY agar BBM Naik Rp 2.000

Jakarta - Mengejutkan! Ternyata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) setuju dengan kenaikan BBM dan bahkan saat bertemu dengan SBY di Cikeas, Ical mengusulkan agar BBM naik Rp 2.000, bukan Rp 1.500 per liter.

"Ya ketua umum Golkar mengusulkan agar BBM naik Rp 2.000," ujar Jafar Hafsah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Saat ini pemerintah berencana menaikkan harga BBM Rp 1.500. Dengan usul Ical, BBM bersubsidi jenis premium yang mestinya hanya naik menjadi Rp 6.000 melejit lebih tinggi sampai Rp 6.500. Namun usul Ical tidak diterima SBY.

Ical menyampaikan usulannya saat dimintai masukan oleh Presiden SBY. Dalam pertemuan di Cikeas beberapa waktu lalu, memang semua bos koalisi hadir. Jafar Hafsah mendampingi Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dalam pertemuan tersebut.

"Tidak hanya Golkar, PKS juga sepakat, semua sepakat," beber Jafar.

Situasi politik di DPR menjelang voting kenaikan harga BBM memanas. Setelah PKS menolak kenaikan harga BBM, kini mayoritas anggota fraksi Golkar menolak kenaikan harga BBM. Mereka mengaku belum ada perintah dari Ical.

"Sampai detik ini belum ada instruksi atau komando dari Ketum maupun dari markas besar PG di Slipi untuk menerima kenaikan harga BBM. Jujur, sesungguhnya mayoritas anggota FPG dan kader PG seluruh Indonesia tidak setuju kenaikan BBM. Karena itu diyakini akan menyengsarakan rakyat," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, kepada wartawan di Gedung DPR.

Menurut Bambang, tidak sedikit yang mengkhawatirkan juga slogan 'suara golkar suara rakyat' menjadi tidak bermakna. Sehingga upaya merebut hati rakyat melalui berbagai program dan kerja keras turun ke bawah akan sia-sia.

"Secara institusi kita belum memutuskan apakah setuju atau menolak pencabutan pasal 7 ayat 6. UU APBN 2012 yg artinya jika dicabut, pemerintah boleh menaikan harga BBM. Dengan besaran Rp. 1500 per liter sebagaimana tertera dalam opsi 1 yang diajukan Badan Anggaran DPR RI yakni alokasi subsidi BBM Rp 137 T, subsidi listrik Rp 65 T dan cadangan fiskal energi Rp 23 T dengan kompensasi BLSM Rp 150 ribu/bulan unruk 18,5 juta KK selama 6 bulan," terang anggota Banggar dari FPG ini.


(van/gun)