Tolak Kenaikan BBM, PKS Isyaratkan Keluar dari Koalisi Pemerintahan SBY

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) naga-naganya akan keluar dari koalisi. Isyarat ini disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyusul penolakan atas kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menaikkan harga BBM.

"Jika pada akhirnya pemerintah, para menteri yang pro kenaikan harga BBM itu bersikukuh menaikkan harga BBM, maka kami terpaksa akan berseberangan," kata Lutfhi dalam siaran pers, Selasa (27/3/2012).

Luthfi menyampaikan ketegasan sikap PKS itu dalam Mukernas yang digelar di Medan, Sumut. "Kami lebih memilih berdiri bersama penderitaan rakyat, merasakan jeritan hati rakyat yang makin menderita oleh berbagai himpitan kehidupan yang kian menyulitkan," lanjut Luthfi lagi.

Luthfi juga memberikan sejumlah solusi terkait beban APBN yang membengkak terkait kenaikan harga minya dunia, yang berimbas pada naiknya harga BBM.

Luthfi menjelaskan, PKS menyampaikan usulan alternatif yaitu pertama, besaran subsidi energi sebesar Rp 225 triliun pada APBN-Perubahan 2012. Adapun rincian subsidi tersebut untuk subsidi BBM, LPG, BBN sebesar Rp 137,4 triliun, listrik Rp 65 triliun dan alokasi cadangan risiko energi Rp 23 triliun.

"Kedua, memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan terkait harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat 6 UU No. 22 tahun 2011 serta upaya penanggulangan dampaknya. Jika hal ini terealisasi, angka defisit APBN-P sebesar 2,23 persen tercapai seperti dalam usulan pemerintah," ujar Luthfi.

Terkait demonstrasi yang marak menolak kenaikan BBM, Luthfi meminta agar semua pihak menahan diri untuk tidak terjebak dalam aksi-aksi yang kehilangan substansi.

"Kader-kader PKS untuk tertib dan tidak turun ke jalan karena saat ini pembahasan intensif terus dilakukan," tegasnya. PKS mempunyai jatah 3 menteri di kabinet yakni Menkominfo, Mentan, dan Mensos.


(ndr/nwk)