"Peluru saja nggak boleh tajam, harus peluru karet," kata Kapuspen AD Kolonel Inf Pandji Suko Hari Yudho dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).
Menurut Pandji, pihaknya akan siap membantu pengamanan demontrasi kenaikan BBM. "Itu jangankan Kapolri yang minta, kelas kepala daerah minta saja kita bantu," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus ke Panglima TNI yang mengerahkan ke bawahnya. Dan itu harus ada SK dalam artian manajemen operasional," kata
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan keterlibatan TNI dalam pengamanan unjuk rasa sah-sah saja. Namun semuanya tetap ada aturannya.
"Itu intinya bukan dihadapkan tapi untuk menjaga. Seperti pertokoan atau objek bisnis. Karena kalau dihadapkan juga, kasian TNI-nya," ucapnya.
Namun, lanjut TB Hasanuddin, sebenarnya keterlibatan TNI saat ini masih belum diperlukan. "Kalau saya presidennya belum perlu," imbuhnya.
Sebelumnya 7.281 anggota TNI dan Polri melakukan apel pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan BBM di komplek Monas. Anggota TNI diturunkan lengkap dengan senjata laras panjang tanpa timah panas.
Komandan Dandim Jakarta Pusat Letkol Inf Agustinus Proboyo mengaku anak buahnya akan ditempatkan di belakang polisi untuk berjaga-jaga apabila aksi berubah anarki. Fungsi TNI hanya untuk mengamankan objek vital semata.
(gus/ndr)