Bantuan Langsung Tunai dan Dampaknya

Jakarta - Bersamaan dengan rencana menaikkan harga BBM sekitar 30 persen mulai tanggal 1 April 2012 ini, pemerintah juga berencana menyalurkan BLT, bantuan langsung tunai, kepada golongan miskin. Bantuan ini dimaksudkan sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga yang timbul sebagai akibat lebih lanjut dari kenaikan harga BBM.

Efek dari BLT ini tentu saja dipandang pihak lawan politik pemerintah sebagai tindakan yang bersifat politis menghadapi pemilu 2014 yang akan datang. Meskipun secara ekonomis dapat dipandang merupakan tindakan positif untuk mencegah rakyat miskin menjadi semakin miskin.

Bagaimanapun, kebijakan itu telah menimbulkan tantangan dan kritik dalam masyarakat. Akibatnya, pemerintah terdesak pada posisi untuk memilih di antara tiga alternatif, melanjutkan, menunda atau merevisi kebijakan itu. Pertimbangan inilah barangkali yang dimaksudkan oleh PKS sebagai kolega koalisi pemerintah, meski oleh kalangan ekstrem dari kalangan internal Partai Demokrat dipandang sebagai pengkhianatan.

Akibatnya, seperti telah dikemukakan dalam tulisan lain sebelumnya, jika pemerintah tetap pada pendirian semula untuk menaikkan harga BBM, pengaruh psikologis dari keriuhan yang sekarang timbul, akan mendorong gejolak harga yang cukup tinggi. Dalam keadaan demikian, kompensasi berupa BLT tidak akan banyak menolong.

Menaikkan harga BBM, kemudian menyalurkan BLT telah menjadi kebiasaan baru di Indonesia akhir-akhir ini. Rakyat juga sudah tahu itu. Bantuan ini sedikitnya mempunyai dua efek positif, pertama untuk menambah daya beli rakyat miskin yang pendapatannya makin turun dibawah kebutuhan rata-rata normal. Kedua, menyuntikkan dana ke wilayah miskin untuk menghidupkan daya beli yang relatif sudah sangat rendah.

Strategi mana mirip dengan strategi pumpriming system ala JM Keynes dalam menghadapi depressi besar pada bagian awal abad ke-20. Tetapi dengan kondisi kemiskinan desa yang sudah lama berlangsung, produksi barang-barang sudah lama tidak berjalan, bantuan itu lebih banyak merupakan peningkatan konsumsi barang-barang import berkualitas rendah dari kota.

Dengan kata lain, uang itu tidak akan lama berputar di wilayah pedesaan untuk mendorong produksi, tapi akan lari kembali ke wilayah kota dalam waktu yang singkat. Karena itu, bantuan ke daerah pedesaan akan lebih berarti sekiranya pemerintah menyalurkan bantuan pada bidang yang dapat mendorong produksi barang-barang dipedesaan. Ini dapat dilakukan dengan membeli hasil-hasil pertanian dan barang-barang kerajinan rakyat dengan harga tinggi melalui Bulog, kemudian menjual kembali dengan harga murah di perkotaan.

Dengan demikian, diharapkan akan mendorong petani dan perajin didaerah pedesaan untuk meningkatkan kegiatannya. Uang yang dilemparkan ke sektor yang produktif itu tidak akan hilang percuma, tetapi secara multiplier effect akan memperluas pasar dan meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan.

*) Said Zainal Abidin adalah ahli manajemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

(vit/vit)