Komisi III DPR Sindir Polisi dan Jaksa Lamban Tangani Mafia Pajak Kakap

Jakarta - Ketua panitia kerja (Panja) Mafia Pajak DPR Tjatur Sapto Edy mendesak Kepolisian dan Kejaksaan memprioritaskan pengusutan skandal mafia pajak 'kakap'. DPR menyindir kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang hanya berkutat di kasus pajak dengan kerugian keuangan negara miliarian rupiah.

"Ada beberapa kasus yang besar yang kita minta Dirjen Pajak untuk menindaklanjuti kasus-kasus itu di internal. Kemudian diproses oleh penegak hukum, tapi kan sampai sekarang mereka jarang memproses pelanggar pajak yang besar. Kalau hanya fokus di kasus DW (Dhana Widyatmika), itu kecil," kata Tjatur kepada detikcom, Kamis (15/3/2012) malam.

Menurutnya upaya pemberantasan korupsi di sektor pajak harus ditunjukkan dengan komitmen penegakan hukum. "Kasus DW dan Gayus itu masih level anak buah, sementara proses hukum untuk atasan mereka mandek termasuk perusahaan besar wajib pajak yang menunggak dengan cara kongkalikong di Ditjen Pajak. Ini harus segera diselesaikan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung kini fokus mengusut kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dengan tersangka Dhana Widyatmika, bekas PNS Golongan III C di Ditjen Pajak. Kejagung menduga kekayaan Dhana yang mencapai miliaran rupiah merupakan setoran dari perusahaan wajib pajak saat suami Dian Anggraeni itu bertugas sebagai account representative (AR) di sejumlah kantor pelayanan pajak (KPP) di Jakarta.

Sementara Polri hingga kini masih menyelidiki perkara dugaan rekening mencurigakan milik Ajib Hamdani. Ajib yang juga pegawai Ditjen Pajak ini sebelumnya sudah membantah dirinya mendapat uang haram dari wajib pajak. Ajib sebelumnya menegaskan seluruh uang yang dia peroleh berasal dari bisnisnya. Dia memiliki bisnis mulai dari lapangan futsal, brevet pajak, hingga properti

"Kasus-kasus ini harus diusut tuntas untuk menelusuri dugaan keterlibataan atasan yang lain termasuk perusahaan wajib pajaknya," tegas Tjatur.


(mpr/mpr)