detikcom
Kamis, 15/03/2012 10:01 WIB

Arif Budimanta: BLT Bukan Solusi!

Pasti Liberti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ini, seperti yang sudah-sudah akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada wong cilik. Namun pemberian BLT ini dinilai bukan solusi yang baik.

"Itu bukan solusi. Mana ada harga barang-barang atau yang lainnya yang turun setelah kenaikan harga BBM. Padahal BLT itu sifatnya sementara. Lalu bisa tidak pemerintah menjamin adanya kenaikan pendapatan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Ini yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah," ujar politikus PDI Perjuangan, Arif Budimanta.

Berikut ini wawancara detikcom dengan Arif, Rabu (14/3/2012):

Alasan PDI Perjuangan menolak kenaikan BBM?

Secara konstitusi subsidi itu merupakan hak rakyat. Kemudian sumber daya alam itu seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian kita juga dapat penghasilan dari minyak. Makanya dipergunakanlah kembali untuk rakyat. Kemudian APBN itu dilaksanakan secara bertanggung jawab terkait dengan itu harusnya ada akuntabilitas dan transparansi.

Kita lihat dari sisi teknis ada persoalan akuntabilitas dan transparansi. Yang pertama soal besaran subsidi BBM itu. Di mana tidak mencerminkan realitas ataupun fakta. Kemudian pemerintah belum dapat menjelaskan secara transparan mengenai mekanisme dan harga produksi minyak nasional kita secara keseluruhan.

Secara sederhana apabila asumsi dari ICP (harga minyak Indonesia) ditingkatkan US$ 105 kita sudah mendapat tambahan pendapatan menurut pemerintah sekitar Rp 34 triliun. Ditambah penghematan sebesar Rp 18 triliun misalnya itu sudah mencapai Rp 52 triliun. Itu sudah sangat cukup bahkan lebih dari cukup untuk menjaga harga BBM. Kemudian persoalan tata kelola dalam pengadaan BBM bersubsidi masih belum bagus. Ini yang harus dijelaskan pemerintah.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vit/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%