Kamis, 15/03/2012 10:01 WIB

Arif Budimanta: BLT Bukan Solusi!

Pasti Liberti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ini, seperti yang sudah-sudah akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada wong cilik. Namun pemberian BLT ini dinilai bukan solusi yang baik.

"Itu bukan solusi. Mana ada harga barang-barang atau yang lainnya yang turun setelah kenaikan harga BBM. Padahal BLT itu sifatnya sementara. Lalu bisa tidak pemerintah menjamin adanya kenaikan pendapatan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Ini yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah," ujar politikus PDI Perjuangan, Arif Budimanta.

Berikut ini wawancara detikcom dengan Arif, Rabu (14/3/2012):

Alasan PDI Perjuangan menolak kenaikan BBM?

Secara konstitusi subsidi itu merupakan hak rakyat. Kemudian sumber daya alam itu seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian kita juga dapat penghasilan dari minyak. Makanya dipergunakanlah kembali untuk rakyat. Kemudian APBN itu dilaksanakan secara bertanggung jawab terkait dengan itu harusnya ada akuntabilitas dan transparansi.

Kita lihat dari sisi teknis ada persoalan akuntabilitas dan transparansi. Yang pertama soal besaran subsidi BBM itu. Di mana tidak mencerminkan realitas ataupun fakta. Kemudian pemerintah belum dapat menjelaskan secara transparan mengenai mekanisme dan harga produksi minyak nasional kita secara keseluruhan.

Secara sederhana apabila asumsi dari ICP (harga minyak Indonesia) ditingkatkan US$ 105 kita sudah mendapat tambahan pendapatan menurut pemerintah sekitar Rp 34 triliun. Ditambah penghematan sebesar Rp 18 triliun misalnya itu sudah mencapai Rp 52 triliun. Itu sudah sangat cukup bahkan lebih dari cukup untuk menjaga harga BBM. Kemudian persoalan tata kelola dalam pengadaan BBM bersubsidi masih belum bagus. Ini yang harus dijelaskan pemerintah.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(vit/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%