Selasa, 13/03/2012 10:53 WIB
Wow! Anggaran Pakaian Dinas Staf DPR Rp 2,1 M
"Pengadaan pakaian dinas pegawai dan petugas prokotol acara-acara kenegaraan dan output kegiatan ini adalah pakaian kerja seragam pegawai Setjen DPR RI, tenaga teknis, pegawai TV parlemen, pegawai protokol, jas untuk penerima satya lencana tahun anggaran 2012 sebesar Rp 2,1 miliar dan anggaran tahun 2011 sebesar Rp 486 juta," kata Kordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, kepada detikcom, Selasa (13/2/2012).
Sumber data seknas FITRA diolah dari dipa 2012 setjen berlabel 'rahasia'. Dalam data ini ada juga anggaran pengadaan seragam tenaga pembantu di DPR.
"Anggaran pengadaan toga/pakaian kerja/sopir/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga teknis dan output kegiatan ini adalah pakaian dinas satpam DPR RI, tahun 2012 sebesar Rp 809 juta dan pada tahun 2011 sebesar Rp 2 miliar," jelasnya.
Menurut Fitra, pengadaan pakaian ini betul-betul pemborosan anggaran negara. Setiap tahun, misalnya pegawai Setjen DPR dan pegawai protokol mendapat pakaian dari negara.
"Padahal, masih banyak rakyat kita yang tidak bisa membeli pakaian, atau ada juga rakyat memakai pakaian itu-itu saja, tidak pernah ganti. Padahal, pegawai Sekjen selalu dialokasi anggaran pakaian setiap tahun, dan ini namanya tidak adil dalam mengalokasi anggaran," kata Uchok.
Dia lantas mengkritisi sikap pimpinan DPR mengurusi rok mini di lingkungan DPR. Seharusnya yang diurusi oleh DPR, menurut Uchok, itu anggaran untuk rakyat yang selalu mini.
"Dengan hanya mengurusi rok mini saja memperlihatkan pimpinan DPR tidak berpihak kepada rakyat sendiri," tandasnya,
Ikiti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore", Pukul 16.30 WIB, Hanya di TRANS TV
(rmd/nvt)
Baca Juga
Twitter Recommendation
-
Gantikan Bajaj Butut, Pemprov DKI Siapkan Bajaj Listrik Swedia
296 share this. -
PNS di Ciamis Diciduk Polisi Saat Hisap Ganja
258 share this. -
Kabut Asap Bawa Berkah Bagi Sopir Taksi Singapura
216 share this. -
Enggan Naikkan Tarif Pasca BBM Naik, Pengusaha Angkot Minta Subsidi
205 share this. -
Pintu Masuk Imigran Gelap Ada di Sepanjang Garis Pantai Indonesia
161 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita ยป
-
Kamis, 20/06/2013 05:51 WIB
Ungkap Mafia Narkoba, Identitas Justice Collaborator Harusnya Ditutup
-
Kamis, 20/06/2013 05:23 WIB
PNS di Ciamis Diciduk Polisi Saat Isap Ganja
-
Kamis, 20/06/2013 05:06 WIB
Kabut Asap Masih Akan Selimuti Singapura Tiga Hari ke Depan
-
Kamis, 20/06/2013 04:03 WIB
Dituduh Maling oleh Mantan Kekasih, WN Australia Dituntut 7 Tahun Bui
-
Kamis, 20/06/2013 03:48 WIB
Deddy Mizwar Ingin Gulirkan Kredit Untuk Seniman
-
Kamis, 20/06/2013 06:12 WIB
Singapura 'Dikepung' Asap dari Indonesia, Menhut: Kita Terus Berusaha!
-
Kamis, 20/06/2013 05:51 WIB
Ungkap Mafia Narkoba, Identitas Justice Collaborator Harusnya Ditutup
-
Kamis, 20/06/2013 05:06 WIB
Kabut Asap Masih Akan Selimuti Singapura Tiga Hari ke Depan
-
Kamis, 20/06/2013 05:23 WIB
PNS di Ciamis Diciduk Polisi Saat Isap Ganja
-
Kamis, 20/06/2013 04:03 WIB
Dituduh Maling oleh Mantan Kekasih, WN Australia Dituntut 7 Tahun Bui
-
Kamis, 20/06/2013 03:20 WIB
Polisi Tetapkan 44 Tersangka dan 19 DPO dalam Kasus Perusakan KFC Medan
-
Kamis, 20/06/2013 04:18 WIB
Kantor PBB di Somalia Diserang Bom Bunuh Diri, 16 Orang Tewas
-
Kamis, 20/06/2013 03:48 WIB
Deddy Mizwar Ingin Gulirkan Kredit Untuk Seniman
-
425 Komentar
-
355 Komentar
-
230 Komentar
-
204 Komentar
-
201 Komentar
-
195 Komentar
-
183 Komentar
-
178 Komentar
-
Rabu, 19/06/2013 14:22 WIB
Penerus Mega di PDIP
Effendi Simbolon Buka-bukaan Soal Prospek Politik Prananda dan Puan
Prananda dan Puan Maharani disebut-sebut disiapkan menjadi penerus tahta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Anak kedua Mega, Prananda (43), diyakini sebagia pembawa ideologi kakeknya, Bung Karno.
ProKontra
Index »
Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019
Pro
Kontra
MustRead
close
-
Rabu, 19/06/2013 23:14 WIB
Pemerintah Akan Rapat Tentukan Waktu Kenaikan Harga BBM Besok
-
Rabu, 19/06/2013 21:23 WIB
Ini Kata Ical Soal 'Pasal Lapindo' di APBN-P 2013
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer



_10.gif)










_3.gif)

Mudik selalu dirindukan bagi setiap perantau. Tak terkecuali bagi Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Beliau curhat tentang dirinya yang tidak pernah mudik dan susahnya mengatur pemudik.
Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

