detikcom
Kamis, 23/02/2012 18:30 WIB

Partai Demokrat Adukan 2 Stasiun TV Swasta ke KPI

Ahmad Toriq - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Partai Demokrat (PD) merasa dirugikan oleh pemberitaan beberapa media televisi yang mereka anggap kerap memojokkan partai berlambang 'mercy' tersebut. Atas hal tersebut, PD mengadukan dua stasiun televisi swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pengaduan PD ke Kantor KPI diwakili oleh sepuluh orang kader yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD, Ferry Juliantono. Mereka datang pukul 13.00 WIB dan melakukan pertemuan dengan KPI selama kurang lebih dua jam.

"Setelah kami teliti dan amati, kami menemukan ada kecenderungan tendensi politis dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Partai Demokrat, yaitu pemberitaan dari tvOne dan Metro TV," kata Ferry kepada wartawan dalam jumpa pers di Kantor KPI, Jl Gajah Mada, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Dalam pengaduannya ke KPI, PD mempermasalahkan status pemilik dari dua stasiun tersebut. Menurut mereka, kepemilikan TVOne dan METRO TV yang dimiliki pihak terkait dengan partai politik mempengarui objektifitas pemberitaan kedua media tersebut.

"Pemilik TVOne yang kami anggap memiliki kedekatan dengan Partai Golkar dan METRO TV yang pemiliknya memiliki kedekatan dengan ormas Nasdem. Sehingga pemberitaannya, menurut pengamatan kami, dari sisi jurnalistik maupun framing terdapat tendensi politik," jelas Ferry.

Selain masalah kepemilikan, Ferry juga menyoroti pemberitaan dua stasiun televisi tersebut yang kerap menyebut partainya sebagai partai sarang koruptor.

"Juga terkait penyebutan orang-orang Demokrat yang diduga bermasalah. Padahal, sebenarnya belum sampai pada status hukum. Ini kan namanya framing," tuturnya.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(trq/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%