Kamis, 23/02/2012 18:30 WIB

Partai Demokrat Adukan 2 Stasiun TV Swasta ke KPI

Ahmad Toriq - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Partai Demokrat (PD) merasa dirugikan oleh pemberitaan beberapa media televisi yang mereka anggap kerap memojokkan partai berlambang 'mercy' tersebut. Atas hal tersebut, PD mengadukan dua stasiun televisi swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pengaduan PD ke Kantor KPI diwakili oleh sepuluh orang kader yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD, Ferry Juliantono. Mereka datang pukul 13.00 WIB dan melakukan pertemuan dengan KPI selama kurang lebih dua jam.

"Setelah kami teliti dan amati, kami menemukan ada kecenderungan tendensi politis dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Partai Demokrat, yaitu pemberitaan dari tvOne dan Metro TV," kata Ferry kepada wartawan dalam jumpa pers di Kantor KPI, Jl Gajah Mada, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Dalam pengaduannya ke KPI, PD mempermasalahkan status pemilik dari dua stasiun tersebut. Menurut mereka, kepemilikan TVOne dan METRO TV yang dimiliki pihak terkait dengan partai politik mempengarui objektifitas pemberitaan kedua media tersebut.

"Pemilik TVOne yang kami anggap memiliki kedekatan dengan Partai Golkar dan METRO TV yang pemiliknya memiliki kedekatan dengan ormas Nasdem. Sehingga pemberitaannya, menurut pengamatan kami, dari sisi jurnalistik maupun framing terdapat tendensi politik," jelas Ferry.

Selain masalah kepemilikan, Ferry juga menyoroti pemberitaan dua stasiun televisi tersebut yang kerap menyebut partainya sebagai partai sarang koruptor.

"Juga terkait penyebutan orang-orang Demokrat yang diduga bermasalah. Padahal, sebenarnya belum sampai pada status hukum. Ini kan namanya framing," tuturnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%