Kamis, 23/02/2012 18:30 WIB

Partai Demokrat Adukan 2 Stasiun TV Swasta ke KPI

Ahmad Toriq - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Partai Demokrat (PD) merasa dirugikan oleh pemberitaan beberapa media televisi yang mereka anggap kerap memojokkan partai berlambang 'mercy' tersebut. Atas hal tersebut, PD mengadukan dua stasiun televisi swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pengaduan PD ke Kantor KPI diwakili oleh sepuluh orang kader yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD, Ferry Juliantono. Mereka datang pukul 13.00 WIB dan melakukan pertemuan dengan KPI selama kurang lebih dua jam.

"Setelah kami teliti dan amati, kami menemukan ada kecenderungan tendensi politis dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Partai Demokrat, yaitu pemberitaan dari tvOne dan Metro TV," kata Ferry kepada wartawan dalam jumpa pers di Kantor KPI, Jl Gajah Mada, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Dalam pengaduannya ke KPI, PD mempermasalahkan status pemilik dari dua stasiun tersebut. Menurut mereka, kepemilikan TVOne dan METRO TV yang dimiliki pihak terkait dengan partai politik mempengarui objektifitas pemberitaan kedua media tersebut.

"Pemilik TVOne yang kami anggap memiliki kedekatan dengan Partai Golkar dan METRO TV yang pemiliknya memiliki kedekatan dengan ormas Nasdem. Sehingga pemberitaannya, menurut pengamatan kami, dari sisi jurnalistik maupun framing terdapat tendensi politik," jelas Ferry.

Selain masalah kepemilikan, Ferry juga menyoroti pemberitaan dua stasiun televisi tersebut yang kerap menyebut partainya sebagai partai sarang koruptor.

"Juga terkait penyebutan orang-orang Demokrat yang diduga bermasalah. Padahal, sebenarnya belum sampai pada status hukum. Ini kan namanya framing," tuturnya.Next

Halaman 1 2
(trq/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%