"Jangan semua ke DPR. Kalau ada rekening gendut pejabat pun diusut. Jangan cuma 2 minggu diberitakan kemudian hilang. Semua fair play saja. Rekening gendut semua pejabat negara harus diusut," kata Taufik kepada detikcom, Selasa (21/2/2012).
PPATK diminta memberikan informasi yang utuh kepada DPR. Menyangkut 2.000 transaksi mencurigakan anggota DPR, menurut Taufik, perlu diperinci apa pelanggaran hukumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kalau sudah jelas ada pelanggaran hukum, menurut Taufik, PPATK bisa langsung menyerahkan laporannya ke penegak hukum. Agar langsung diproses secara hukum dan tidak berhenti pada wacana.
"Sebaiknya langsung ditindaklanjuti dibawa ke penegak umung. Nggak usah ngomong-ngomong, langsung proses saja. Itu domain penegak hukum," tandasnya.
(van/ndr)