Dikecam Soal Deportasi Penghina Nabi Muhammad, Malaysia Membela Diri

Kuala Lumpur Pemerintah Malaysia dikecam sejumlah pihak karena mendeportasi jurnalis Arab Saudi yang terancam hukuman mati karena menghina Nabi Muhammad lewat Twitter. Namun pemerintah Malaysia membela keputusannya itu. Ditegaskan bahwa Malaysia bukan tempat persembunyian bagi para buronan.

"Jangan lihat Malaysia sebagai negara transit yang aman atau tempat persembunyian bagi mereka yang diburu oleh negara asal mereka," tegas Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein pada konferensi pers di Kuala Lumpur.

"Saya tak akan berkompromi. Jangan pikir Anda bisa datang dan keluar Malaysia begitu saja. Jangan pernah memandang Malaysia sebagai negara transit yang aman," imbuhnya seperti dilansir AFP, Senin (13/2/2012).

Hamza Kashgari, jurnalis Saudi tersebut, ditahan di Malaysia setelah kabur dari negaranya. Pria tersebut ditangkap setibanya di Malaysia. Pemuda berumur 23 tahun itu pergi meninggalkan Saudi karena khawatir akan keselamatan dirinya usai menuai kemarahan publik lewat kicauannya di Twitter.

Postingannya di Twitter, yang bertepatan dengan Hari Maulud Nabi belum lama ini, dianggap menghina Nabi Muhammad. "Saya mengasihi hal-hal tentang Anda dan saya membenci hal-hal tentang Anda dan ada banyak yang tidak saya mengerti tentang Anda. Saya tak akan berdoa untuk Anda," demikian kicauan Kashgari.

Di Saudi, tindakan menghina Nabi Muhammad bisa diancam dengan hukuman pancung.

Kelompok-kelompok HAM sebelumnya mencetuskan, mendeportasi Kashgari sama dengan menghukum mati. Malaysia pun sempat didesak untuk membebaskan Kashgari. Namun pria muda itu dipulangkan ke negeri asalnya pada Minggu, 12 Februari lalu.

Malaysia tak memiliki perjanjian ekstradisi resmi dengan Saudi. Tak ayal, deportasi itu pun menuai kecaman dari kelompok-kelompok HAM.

Organisasi Human Rights Watch mencetuskan, deportasi itu merupakan kegagalan pemerintah Malaysia untuk menghormati hak-hak standad manusia. "Dan jika dia menghadapi eksekusi di Arab Saudi, berarti tangan pemerintah Malaysia akan berlumuran darah," tegas Human Rights Watch.


(ita/nrl)