5 Ormas Islam Tolak Proyek Deradikalisasi Eks Teroris

Solo - Lima organisasi kemasyarakat (Ormas) berbasis keislaman melakukan pertemuan di Cipanas, Jawa Barat (Jabar). Mereka mengeluarkan enam poin rekomendasi yang isinya menolak gerakan deradikalisasi karena dinilai merupakan upaya sistematis untuk pendangkalan akidah.

Direktur Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Media Center, Son Hadi, mengatakan pertemuan di Cipanas itu disebut sebagai silahturahmi gerakan Islam, yang digelar 18 Desember 2011. Pertemuan dihadiri perwakilan dari Gerakan Reformasi Islam (Garis), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), dan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI).

"Ada enam rekomendasi yang dikeluarkan oleh silaturahmi tersebut. Intinya adalah seruan untuk menolak proyek deradikalisasi, menyerukan kepada umat untuk tidak mudah diadu, dan mendesak pembubaran Densus 88," ujar Son Hadi, kepada wartawan di Solo, Senin (19/12/2011).

Dalam rekomendasi tersebut tertulis dengan tegas mereka menolak proyek deradikalisasi yg dinilai sebagai upaya sistematis pendangkalan akidah Islam, memecah belah umat dan mengamputasi gerakan Islam. Mereka juga mengingatkan agar waspada gerakan deradikalisasi sebagai alat penjajahan baru terhadap Islam.

"Jelas operator proyek deradikalisasi tersebut adalah BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme -red). Pihak-pihak lainnya hanya menuggu order saja untuk pelaksanaanya," ujar Son Hadi menjelaskan.

Media massa diminta untuk pro aktif menolak proyek deradikalisasi. Menurut Son Hadi, bentuk pro aktif itu dari media massa adalah dengan bersikap lebih kritis terhadap proyek tersebut secara lebih cerdas. Selain itu media massa harus juga secara seimbang memberikan ruang pemberitaan bagi kelompok yang menolak proyek deradikalisasi itu, berikut alasan-alasan yang diberikan.

Dalam rekomendasi juga ditulis seruan kepada ulama, tokoh masyarakat dan seluruh aktifis Islam untuk memperkuat tali silahturahmi dan ukhuwah islamiyah serta menutup celah diadu domba. Mereka menyerukan perjuangan untuk merubah sistem sekuler dengan sistem Islam melalui dakwah dan jihad yang menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Dalam rekomendasi tersebut, mereka juga menuntut Komnas HAM segera membeberkan fakta-fakta dan bukti kekejaman Densus 88/Anti-Teror kepada publik. Mereka juga merekomendasikan kepada Presiden untuk membubarkan Densus 88 dan menyeretnya ke pengadilan.

"Silaturahmi dihadiri oleh sekitar 200 orang dari lima ormas itu. Para tokoh masing-masing organisasi yang hadir diantaranya H Chep Hermawan dari Garis, Munarman dan Ust Sobri Lubis FPI, M Khaththath dari FUI, Ahmad Mihdan dan Son Hadi dari JAT, Abu Rois dari MMI, dan lain-lainnya," ungkap Son Hadi.

Sebelumnya, BNPT menyiapkan program deradikalisasi terhadap para mantan pelaku tindak pidana terorisme. BNPT telah menyiapkan lahan cukup luas di Jawa Barat untuk bakal lokasi pusat program deradikalisasi tersebut.

"Selama ini kami telah melakukan program deradikalisasi itu secara parsial. Ke depan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap para tahanan kasus terorisme, dengan melibatkan semua pihak terkait. Program ini kami harapkan juga mendapat payung hukum kuat untuk pelaksanaannya," ujar Deputi I BNPT Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen Agus Surya Bakti usai menjadi keynote speaker dalam semiloka penangkalan gerakan radikalisme dan terorisme, di Hotel Pramesthi, Kartosuro, Sukoharjo, Senin (10/10/2011).


(mbr/nwk)