Detik.com News
Detik.com

Selasa, 21/06/2011 09:36 WIB

Fitra Sinyalir Adanya Penyimpangan Anggaran Bansos Hingga Rp 2,4 T

Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga adanya penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) di 8 kementerian. Bentuk penyimpangan itu seperti dana bantuan disimpan di bank. Total anggaran yang disimpangkan mencapai Rp 2,4 triliun.

"Anggaran Bansos adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap
dirinya. Realisasinya, tahun 2010 ada 8 kementerian yang diduga melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Khadafi dalam siaran pers, Selasa (21/6/2011).

Dari 8 kementerian tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menempati urutan pertama yakni Rp 1,469 triliun. Menyusul Kemenpora (Rp 407 miliar), Kementerian Sosial (Rp 236 miliar), Kementerian Kesehatan (Rp 141 miliar), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Rp 93 miliar), Kementerian Agama (Rp 41 miliar). Sisanya dipegang oleh Kementerian Pertanian (Rp 10,7 miliar serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Rp 4,3 miliar).

"(Caranya) dengan sengaja hanya disimpan atau mengendap pada pihak ketiga seperti bank atau kelompok masyarakat/koperasi. Atau karena anggaran bansos terjadi penyimpangan dalam penyalurannya," ujar Uchok.

Dia meminta KPK menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. FITRA meminta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengklarifikasi temuan tersebut.

"Kami meminta KPK untuk menyelidiki dugaan penyaluran anggaran bansos tahun 2010. Kepada DPR, khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk melakukan klarifikasi," dorong Uchok.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(Ari/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%