Detik.com News
Detik.com
Selasa, 21/06/2011 09:36 WIB

Fitra Sinyalir Adanya Penyimpangan Anggaran Bansos Hingga Rp 2,4 T

Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga adanya penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) di 8 kementerian. Bentuk penyimpangan itu seperti dana bantuan disimpan di bank. Total anggaran yang disimpangkan mencapai Rp 2,4 triliun.

"Anggaran Bansos adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap
dirinya. Realisasinya, tahun 2010 ada 8 kementerian yang diduga melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Khadafi dalam siaran pers, Selasa (21/6/2011).

Dari 8 kementerian tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menempati urutan pertama yakni Rp 1,469 triliun. Menyusul Kemenpora (Rp 407 miliar), Kementerian Sosial (Rp 236 miliar), Kementerian Kesehatan (Rp 141 miliar), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Rp 93 miliar), Kementerian Agama (Rp 41 miliar). Sisanya dipegang oleh Kementerian Pertanian (Rp 10,7 miliar serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Rp 4,3 miliar).

"(Caranya) dengan sengaja hanya disimpan atau mengendap pada pihak ketiga seperti bank atau kelompok masyarakat/koperasi. Atau karena anggaran bansos terjadi penyimpangan dalam penyalurannya," ujar Uchok.

Dia meminta KPK menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. FITRA meminta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengklarifikasi temuan tersebut.

"Kami meminta KPK untuk menyelidiki dugaan penyaluran anggaran bansos tahun 2010. Kepada DPR, khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk melakukan klarifikasi," dorong Uchok.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(Ari/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%