detikcom
Selasa, 21/06/2011 09:36 WIB

Fitra Sinyalir Adanya Penyimpangan Anggaran Bansos Hingga Rp 2,4 T

Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga adanya penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) di 8 kementerian. Bentuk penyimpangan itu seperti dana bantuan disimpan di bank. Total anggaran yang disimpangkan mencapai Rp 2,4 triliun.

"Anggaran Bansos adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap
dirinya. Realisasinya, tahun 2010 ada 8 kementerian yang diduga melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Khadafi dalam siaran pers, Selasa (21/6/2011).

Dari 8 kementerian tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menempati urutan pertama yakni Rp 1,469 triliun. Menyusul Kemenpora (Rp 407 miliar), Kementerian Sosial (Rp 236 miliar), Kementerian Kesehatan (Rp 141 miliar), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Rp 93 miliar), Kementerian Agama (Rp 41 miliar). Sisanya dipegang oleh Kementerian Pertanian (Rp 10,7 miliar serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Rp 4,3 miliar).

"(Caranya) dengan sengaja hanya disimpan atau mengendap pada pihak ketiga seperti bank atau kelompok masyarakat/koperasi. Atau karena anggaran bansos terjadi penyimpangan dalam penyalurannya," ujar Uchok.

Dia meminta KPK menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. FITRA meminta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengklarifikasi temuan tersebut.

"Kami meminta KPK untuk menyelidiki dugaan penyaluran anggaran bansos tahun 2010. Kepada DPR, khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk melakukan klarifikasi," dorong Uchok.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(Ari/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%