SBY: Agar Gampang Lapor, TKI Akan Diberi HP

Jakarta Kasus-kasus kekerasan terhadap TKI, bahkan yang berujung pada kematian, masih terus terjadi. Agar memudahkan pelaporan TKI jika mendapat perlakuan yang tidak adil dan tidak baik, mereka pun difasilitasi handphone (HP).

"Saat ini sedang dirumuskan mereka akan diberi HP dan dijelaskan kepada siapa mereka harus memberi tahu (melaporkan) dan apa saja yang dilaporkan," kata Presiden SBY dalam jumpa pers usai rapat terbatas membahas masalah TKI, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (19/11/2010).

Menakertrans Muhaimin Iskandar menjelaskan, pemberian HP pada TKI sebenarnya sudah mulai berjalan. Namun belum semua TKI telah mendapatkan fasilitas itu.

"Sudah diberikan kepada TKI yang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura. Itu menjadi bagian dari nota kesepahaman (antara Indonesia dengan negara penerima). Jadi tidak boleh HP diminta (sama majikan)," ucap Muhaimin di tempat yang sama.

SBY menegaskan, pemerintah tengah menetapkan langkah-langkah investigasi, tidak hanya untuk kasus Sumiati namun juga untuk kasus yang belakangan muncul dan sedang dicek kebenaranya. Yang dimaksud SBY adalah terbunuhnya TKW Kikim Komalasari dari Cianjur di Arab Saudi.

"Masalahnya informasinya masih simpang siur. Agar ini dilakukan investigasi secara tuntas, bukan hanya untuk mendapatkan keadilan bagi mereka tetapi bagaimana menghadapi masalah serupa di masa yang akan datang," ucap SBY.

Menurutnya, kerja sama dengan Arab Saudi hingga kini masih dilakukan. SBY menilai sikap positif Arab Saudi yang telah menahan atau memeriksa atau meminta keterangan kepada majikan.

"Harapan saya, hukum dilaksanakan secara tegas dan adil. Ketiga, meningkatkan kesepakatan kerja sama, terutama dengan Saudi Arabia," sambung SBY.

SBY lantas mengoreksi data persentase jumlah TKI yang mengalami masalah di luar negeri. Sebelumnya, dalam rapat terbatas, SBY mengungkapkan jumlah total TKI di luar negeri mencapai 3.271.584. Dari seluruh TKI yang ada, 4.385 orang atau 0,01 persen mengalami permasalahan di tempatnya bekerja.

"Tadi saya bilang TKI yang bermasalah persentasenya 0,01. Setelah saya cek kembali ternya jumlah 0,1 yang bermasalah. Jumlahnya memang kecil, tapi ini adalah prinsip dan tidak bisa ditoleransi," terang SBY.

Dalam pertemuan hari ini, sambung dia, telah diidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri. Menurutnya, ada satu hal yang mendasar yang perlu diperhatikan. Yakni, berdasar pengalaman selama ini, sering kali Indonesia terlambat mengetahui adanya tindakan kekerasan terhadap TKI baik di Malaysia maupun Timur Tengah.

"Di Saudi Arabia, misalkan, kadang ada ketertutupan sehingga tidak mudah untuk mendapatkan informasinya. Oleh karena itu, mana kala ada tindakan serius kita pastikan mereka harus memberi tahu," tutur SBY.

Pemerintah Indonesia juga akan meninjau kembali, mengevaluasi keberadaan perusahaan jasa TKI (PJTKI) di negara-negara tertentu. "Pemerintah ingin ada fairness atau sikap kooperatif. Kami akan meninjau kembali terhadap 1 atau 2 negara yang masih belum memiliki instrumen fairness," ucap SBY.

Kasus penganiayaan terhadap TKI terjadi berturut-turut belakangan ini. Setelah Sumiati yang digunting mulutnya, kemarin terungkap Kikim Komalasari yang disiksa, diperkosa, hingga akhirnya tewas dan dibuang di tong sampah di Kota Abha, Arab Saudi.

(vit/nrl)