Satu Koma Enam Triliun, Balik Modal, dan Kinerja DPR

Jakarta - Sungguh prihatin dengan anggota-anggota dewan kita. Wakil-wakil rakyat kita belum menunjukkan perbaikan kualitas kinerja kini malah meminta kamar mandi pribadi dan kantor pribadi seluas 60 m2 di dalam sebuah gedung senilai 1,6 triliun.

Katanya, mereka butuh gedung itu untuk meningkatkan kinerja mereka. Walaupun katanya Ibu Kota akan dipindah 12 tahun lagi tetap saja mereka ngotot untuk membangun pencakar langit ini.

Penulis memiliki beberapa ide untuk meningkatkan kinerja mereka tanpa membangun gedung baru. Ide penulis pasti dicap radikal. Tapi, keadaan radikal membutuhkan langkah radikal juga.

Pertama, kita mulai dari akarnya: cara memilih anggota perwakilan rakyat. Penulis yakin, sudah banyak yang tak tahan atas tingkah laku politikus kita. Jadi marilah kita minimalisir jumlah dan pengaruh politikus terhadap dunia perpolitikan dan pemerintahan kita.

Usul penulis: kita pilih anggota DPR, DPRD, dan DPD kita melalui metode lotere. Dengan begini, badan-badan perwakilan rakyat kita akan bersih dari politikus. Dengan begini, takkan ada lagi caleg yang menghabiskan miliaran sebelum menjadi anggota dewan. Dengan begini, takkan ada lagi anggota dewan yang ingin secepatnya "Balik modal".

Jelas ini memerlukan pengaturan baru. Termasuk pengaturan penarikan lotere tersebut untuk menjamin prosesnya benar-benar acak. Jelas ini membuat masa jabatan anggota DPR terlalu panjang. Sehingga, kita harus memperpendeknya. Jelas ini membutuhkan hukum-hukum baru. Atau bahkan amandemen UUD. Namun, semua kesulitan itu pantas untuk meminimalisir jumlah politikus di DPR, DPRD, DPD, dan MPR.

Marilah kita membuat Indonesia tercinta sebagai negeri pertama di dunia yang parlemennya bebas dari politikus! Uang 1,6 triliun itu jelas lebih optimal digunakan untuk merancang hal ini daripada membangun pencakar langit mewah.

Kedua, mengenai pengawasan kinerja DPR. Selain untuk membangun sistem memilih anggota DPR secara acak, 1,6 triliun itu masih bisa digunakan untuk hal lain: gunakan uang itu sebagai dana kompetisi "Sayembara Pengoptimalan Kinerja DPR". Kalau perlu, kompetisi ini sekalian dijadikan reality show. Siapa tahu malah jadi untung.

Ide dari saya sendiri adalah semua stasiun TV bukan cuma menyiarkan anggota dewan yang tidur dan absen saat sidang. Tapi, juga menyiarkan namanya, fotonya, partai politiknya, dan daerah tempat dia dipilih. Saya yakin masih banyak rakyat Indonesia yang memiliki ide-ide yang lebih kreatif lagi untuk memaksa para anggota dewan bekerja dengan optimal.

Penulis yakin ide-idenya sulit dilaksanakan karena anggota Dewan yang "terhormat" lebih suka bermalas-malasan, tidur, absen, dan seterusnya daripada benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Jadi kitalah yang harus menuntut hal-hal ini. Kitalah yang harus memaksa para politikus itu untuk melakukan perubahan-perubahan radikal semacam ini.

Penulis yakin, bila tekanan publik sudah besar, perubahan semacam ini bisa menjadi kenyataan. Selamat bekerja.

Marcel Hizkia Susanto
Jalan Pembangunan I nomor 19 Jakarta Pusat
marcel_hizkia_susanto@yahoo.co.id
08118703113



(msh/msh)