Istana: Tentu Ada Pertimbangan Mendalam Beli Pesawat Kepresidenan

Jakarta - Rencana pengadaan pesawat khusus kepresidenan yang dipersoalkan Badan Anggaran DPR, telah melewati pertimbangan mendalam. Atas dasar itulah, Sekretariat Negara akhirnya memasukkan rencana yang digagas sejak era mantan Presiden Gus Dur itu dalam APBN 2010-2011.

"Soal itu tanyakan saja ke Setneg, karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan mendalam," ujar Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Kantor LSI, Jl Terusan Lembang, Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Jenis pesawat yang dipilih sebagai pesawat Kepresidenan RI adalah Boeing 737-500 dan anggarannya sebesar Rp 200 miliar telah disetujui DPR pada 3 November 2009. Tapi itu bukan anggaran pembelian satu unit pesawat, melainkan hanya untuk pembayaran uang muka saja.

Anggaran sebesar Rp 200 miliar itu kurang lebih sama nilainya dengan biaya menyewa pesawat terbang bagi keperluan perjalanan Presiden dan Wapres RI selama satu tahun. Selama ini untuk keperluan perjalanan ke dalam dan luar negeri, Sekneg menyewa pesawat terbang VVIP dari Pelita Air dan Garuda Indonesia.

Ide pengadaan pesawat khusus Kepresidenan RI pertama kali mengemuka pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Alasan yang dikemukakan kala itu adalah memastikan keamanan dan kesiapan unit pesawat setiap saat sehingga tidak lagi tergantung pada maskapai penerbangan komersial.

Tapi mengingat keuangan negara, ide yang sempat muncul kembali di 2006 lalu itu kembali tinggal rencana yang pemerintah ajukan ke DPR. Hingga akhirnya pada 3 November lalu DPR memberikan sinyal agar pemerintah merealisasikan pembelian pesawat kepresidenan dengan pertimbangan penggunaan pesawat sewaan tidak menjamin keselamatan terkait banyaknya musibah pesawat komersial.

(lh/iy)