Pertemuan Klarifikasi SBY-KPK Bisa Positif dan Negatif

Jakarta - Di tengah polemik kewenangan KPK yang menyudutkan Presiden SBY, belum ada rencana pertemuan untuk klarifikasi. Namun tidak adanya pertemuan antara pimpinan KPK dengan Kepala Negara, di satu sisi justru langkah paling tepat.

Pertemuan dengan KPK bisa berdampak positif, sekaligus negatif di masa kampanye seperti ini," kata Bima Arya Sugiarto -wakil ketua dewan pakar tim SBY-Boediono kepada detikcom, Sabtu (27/6/2009).

Dampak negatif yang dimaksud tidak lepas dari masalah hukum yang menimpa Aulia Tantowi Pohan. Pekan lalu besan SBY itu dijatuhi vonis hukuman penjara 4,5 tahun atas perannya semasa masih menjabat selaku deputy Gubernur BI dalam kasus aliran dana BI terhadap sejumlah anggota DPR.

Pertemuan antara pimpinan KPK dengan Presiden SBY, apa pun juga agendanya, mudah disalahartikan maksudnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan jangka pendek mereka. Inilah yang terjadi terhadap pernyataan SBY tentang pentingnya akutabilitas pelaksaan kewenangan lembaga Negara yang malah dijadikan isu mengintervensi KPK terkait kasus Aulia Pohan.

"Justru dengan masuknya Aulia Pohan dalam tahanan KPK, SBY punya kepentingan untuk menjaga jarak dengan KPK agar KPK dapat dengan leluasa menjalankan tupoksinya, yang itu juga merupakan turunan dari visi SBY sebagai Presiden dan Capres saat ini," jelas Bima.

Sedangkan untuk klarifikasi isu yang mempersoalkan komitmennya dalam perang melawan korupsi Presiden SBY telah menyampaikannya langsung melalui pers. Di dalam kesempatan sore kemarin (26/6) SBY mengingatkan semua pihak yang berkompetisi dalam Pilpres 2009 untuk tidak
memutarbalikan fakta.
(lh/djo)