Sapta Darma Bantah Sebagai Aliran Sesat

Yogyakarta - Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) Pusat membantah bila aliran kepercayaan atau kerohaniannya dianggap sesat. Bantahan itu diungkapkan berkaitan dengan aksi pengrusakan terhadap salah satu sanggar milik warga Sapta Darma oleh massa Front Pembela Islam (FPI) Yogyakarta pada hari Sabtu 11 Oktober 2008.

Hal itu ungkapkan oleh juru bicara Persada, Nain Suryono kepada wartawan di
kantor Persadha Pusat kampung Surokarsan MG II/472 Yogyakarta, Selasa(14/10/2008).

"Ajaran kerohanian Sapta Dharma adalah murni bukan merupakan sempalan atau
bagian dari agama apapun," kata Suryono.

Menurut Suryono, akibat aksi yang dilakukan puluhan massa FPI itu mengakibatkan warga Sapta Darma di Dusun Pereng Kembang Desa Balecatur Kecamatan Gamping, Sleman sempat mengalami trauma. Namun saat ini pemilik sanggar Supriyadi bersama warga yang lain sudah kembali tenang. Beberapa bagian rumah yang rusak juga sudah diperbaiki.

"Kami meminta semua warga untuk tenang. Kita juga akan berintrospeksi dan mawas diri setelah peristiwa itu. Kita juga berupaya untuk bertemu dengan FPI untuk menyelesaikan masalah itu. Hanya saja sampai sekerang belum diperbolehkan oleh kepolisian," kata Suryono didampingi Ketua Tuntutan Agung Sapta Dharma, Saikun Partowiyono.

Suryono menjelaskan, berdoa setiap hari dan beberapa hari sekali yang dilakukan pada tengah malam sekitar pukul 23.00 - 24.00 WIB dengan bersujud menghadap ke arah timur itu merupakan tata cara berdoa yang dilakukan Sapta Dharma. Tata cara itu sama semua dengan yang dilakukan warga Sapta Dharma yang ada di daerah lain.

"Semua sama dan itu ada tuntunannya dalam wewarah (tata cara) kerohanian Sapta Darma," katanya.

Saikun menambahkan organisai Sapta Dharma yang didirikan oleh Hardjosapuro alias Sri Gutomo pada tanggal 27 Desember 1952 di Pare, Kediri Jawa Timur itu telah terdaftar resmi di direktorat penghayat aliran kepercayaan. Organisasi ini juga sudah diakui keberadaannya oleh negara karena sudah ada selama 56 tahun. Selama itu tidak pernah terjadi masalah dengan warga yang lain maupun pemerintah.

"Selama ini kita tidak dilarang pemerintah dan lolos screening. Kita bukan
sempalan agama apapun. Sesat atau tidak kita serahkan pada cara orang yang
menilai atau memandang," kata Saikun. (bgs/anw)