detikcom

Senin, 18/12/2006 23:19 WIB

Mantan Kadishut Kaltim Ditahan KPK dalam Kasus Korupsi IPK

Arry Anggadha - detikNews
Jakarta - KPK kembali menahan tersangka yang tersangkut dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kalimantan Timur (Kaltim). Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishut) Kaltim Robian kini yang mendapat giliran. "Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka dan ditempatkan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan selama 20 hari," kata Kepala Humas KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jl Veteran III, Jakarta, Senin (18/12/2006). KPK menemukan, Robian secara bersama-sama dengan tersangka lainnya Gubernur Kaltim nonaktif Suwarna AF, Presdir Surya Dumai Group Marthias, dan Kakanwil Dephut Kaltim Uuh Aliyudin melakukan tindak pidana korupsi tanpa mengindahkan ketentuan teknis. "Seharusnya lahan itu untuk pembangunan kelapa sawit, namun dalam kenyataannya pembangunan kelapa sawit sama sekali tidak dilkasanakan," jelas Johan. Akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan 3 tersangka lainnya, negara diduga dirugikan sekitar Rp 386 miliar. Robian dinilai melanggar pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelum menjadi tersangka di KPK, Robian pun pernah dijadikan tersangka di Kejaksaan Agung dalam perkara pembukaan lahan sejuta hektar di Berau, Kaltim. Namun, perkara itu tidak dilanjutkan lantaran terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Pada saat persidangan dengan terdakwa Suwarna, Robian mengaku Suwarna telah memberikan dispensasi bagi 10 perusahaan di bidang perkayuan untuk tidak memberikan bank garansi. Robian memaparkan perusahaan-perusahaan yang mendapat dispensasi tersebut adalah PT Berau Perkasa Mandiri, PT Kaltim Bhakti Sejahtera, PT Marsam Citra Adiperkasa, PT Bhumi Simanggiris Indah, PT Tirta Madu Sawit Perkasa, PT Sebuku Sawit Perkada, PT Bulungan Argo Jaya, PT Repenas Bhakti Utamaseluas, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Borneo Bhakti Sejahtera dan PT Bhumi Sawit Perkasa. Diperiksa 11 Jam Robian ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 11 jam sejak pukul 10.00 WIB. Namun usai diperiksa, Robian enggan berkomentar kepada wartawan yang mengerubunginya.

Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ary/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%