UUD Hasil Amandemen Banyak Kelemahan

Yogyakarta - Forum Rektor Indonesia (FRI) menilai Undang Undang Dasar (UUD) hasil amandemen masih mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan itu antara lain tentang keadilan sosial, setelah diamandemen berubah jadi ekonomi nasional dan keadilan sosial.Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Sofian Effendi kepada wartawan saat membacakan salah satu butir hasil Konvensi III FRI di Balai Senat UGM di Bulaksumur Yogyakarta, Rabu (12/7/2006)."UUD hasil amandemen banyak diyakini lebih baik dari UUD sebelumnya, tapi masih ada sejumlah kelemahan dan perlu penyempurnaan bila akan menjadi living constitution," katanya.Menurut dia, UUD hasil amandemen masih mengandung kelemahan secara konseptual dan sistemik. Kelemahan konseptual dan sistemik itu bila dibiarkan bisa mengakibatkan kondisi buruk terhadap perjalanan bangsa ini."Karena itu, diperlukan langkah-langkah penyempurnan melalui kajian akademik yang holistik dan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," katanya.Dia mencontohkan soal amandemen UUD 45 Bab XIV yang semula tentang keadilan sosial. Setelah diamandemen berubah menjadi ekonomi nasional dan keadilan sosial.Padahal secara konsep masalah ekonomi nasional itu mengandung arti sangat luas. "Konsep itu masih kabur sehingga dikhawatirkan pasal-pasal yang ada tersebut dipahami sebagai ekonomi liberal dan kapitalis," katanya.Untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan di tahun mendatang sangatlah sulit. Hal itu dikhawatirkan akan memunculkan persoalan berkaitan dengan ketidakstabilan konstitusi. Tetapi berbagai kelemahan yang ada dalam UUD hasil amandemen itu secepatnya harus mendapat perhatian. "Ini penting dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang mungkin muncul di masa yang akan datang," katanya.Dalam pertemuan selama dua hari dengan tema "Refleksi kritis atas nasib bangsa pasca amandemen UUD itu juga telah memilih Sofian Effendi sebagai ketua FRI yang baru. Dia menambahkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada sekarang ini diperlukan kepemimpinan nasional yang lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pemerintah harus benar-benar cepat dan efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.Selain masalah kepemimpinan, FRI juga menyoroti belum terwujud profesionalisme dalam berbagai arah akibat pertarungan kepentingan dan primodialisme sempit yang menyebabkan terhambatnya upaya menciptakan good governance. (mar/)