Maluku No 1 Pengangguran di KTI

Ambon - Kendati Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku sudah mulai mengalami penurunan, namun angkanya masih relatif tinggi bila dibanding dengan daerah lain di Kawasan Indonesia Timur (KTI).Maluku masih berada pada peringat satu dengan tingkat pengangguran mencapai 15,43% dari jumlah usia kerja di daerah ini pada akhir tahun 2003.Dari hasil data yang disampaikan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dalam Rapat Konsultasi Regional (Konreg) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Sulawesi, Maluku dan Papua yang dipusatkan di Hotel Amboina, Kota Ambon, pekan lalu, tercatat angka TPT Maluku masih relatif tinggi.Menurut Kepala BPS Maluku Ely Seimahuira, kepada detikcom, Sabtu (4/9/2004) di kantor BPS Karang Panjang, Jl Ina Tuny, Ambon, angka TPT tersebut sedikit menurun bila dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2001 lalu yang mencapai 17,40%.Indikator tersebut, menurut Seimahuira, bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Ambon merupakan daerah yang TPT-nya tertinggi yaitu mencapai 31,72 persen. Kemudian disusul Maluku Tengah (Malteng) 12,51 persen, Maluku Tenggara (Malra) 12,51 persen, Buru 12,13 persen, Maluku Tenggara Barat (MTB) 7,08 persen.Untuk TPT Kota Ambon pada tahun 2003, lanjutnya, sedikit menurun bila dibanding tahun 2001 lalu yang hanya mencapai 7,74 persen dan hanya berada di urutan kedua setelah Malteng yang hanya mencapai 11,78 persen.Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Maluku, kata dia, diakibatkan karena beberapa faktor seperti, terbatasnya penyerapan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan volume pencari kerja yang terus meningkat seiring dengan semakin kondusifnya daerah ini.Untuk tingkat penyerapan tenaga kerja berdasarkan bidang kerja yang banyak menyerap tenaga kerja adalah bidang pertanian yaitu 66,01 persen. Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2001 yang hanya mencapai 58,86 persen.Sementara di sektor jasa yang di dalamnya PNS, TNI, Polri hanya mampu menyerap 12,44 persen tenaga kerja pada tahun 2003. Angka itu pun, menurut dia, mengalami penurunan bila dibanding pada tahun 2001 yang mencapai 20,32 persen. Sektor perdagangan tingkat penyerapan tenaga kerja untuk tahun 2003 lalu hanya mencapai 9,35 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2001 yang mencapai 11,78 persen.Sementara sektor lainnya, untuk tahun 2003 hanya 8,5 persen atau meningkat dari tahun 2001 hanya 6,55 persen. Sedangkan sektor industri belum terlalu banyak menyerap tenaga kerja walaupun sedikit meningkat di tahun 2003 sebesar 3,67 persen bila dibanding tahun 2001 hanya 2,49 persen.Sedangkan untuk status pekerjaan dari total kerja di Maluku tahun 2003, lanjutnya, yang berusaha sendiri ada sebanyak 30,56 persen, pekerja keluarga 24,87 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga 20,91 persen, buruh/karyawan 19,11 persen, berusaha dibantu buruh tetap 2,58 persen, dan pekerja bebas 1,96 persen.Kendalikan PengangguranTerkait hal ini, pengamat ekonomi Maluku, Ahmad Tuhelelu kepada detikcom, Sabtu (4/9/2004) menyatakan, pembenahan yang mestinya dilakukan pemerintah daerah Maluku untuk mengurangi tingkat pengangguran yakni, mengendalikan tingkat pengangguran terbuka dibawah 10 persen rata-rata tiap tahun, sementara laju pertumbuhan ekonomi harus diupayakan rata-rata sebesar 6 persen tiap tahun.Untuk mencapai angka di atas, Tuhelelu berpendapat, penjagaan stabilitas politik dan keamanan menjadi prioritas utama. "Saya yakin jika ini dapat dilakukan, maka investasi di Maluku diperkirakan akan mengalami peningkatan. Perekonomian daerah berangsur-angsur pulih," tandasnya.Staf pengajar Universitas Darussalam Ambon ini juga menegaskan, jika keberhasilan ekonomi dengan jalan yang ditawarkannya dapat dijalankan, tak dipungkiri akan menghasilkan fundamental ekonomi yang semakin kokoh dalam menghadapi gejolak eksternal.Begitupun tingkat inflasi mesti ditekan hingga mencapai 8 persen hingga tahun 2005 dari 8,75 persen pada tahun 2001. Jika itu dilakukan, maka laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan meningkat dari 0,58 persen tahun 2001 menjadi 4,90 persen tahun 2005 mendatang. Begitupun peningkatan investasi, konsumsi pemerintah harus diupayakan naik dari tahun sebelumnya.Di lain sisi lanjutnya, penanganan pengangguran juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang meliputi, peningkatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna, prioritas pemberdayaan tenaga kerja lokal yang lebih dititikberatkan pada tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat resesi ekonomi dan konflik Maluku sebagai upaya mengurangi kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan.Alternatif berikutnya, adalah memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja yang dilakukan dengan cara permukiman transmigrasi dan resetlement, namun lebih diarahkan bagi pengungsi korban kerusuhan dengan mekanisme pembinaan yang terpadu melalui pendekatan pola usaha yang sesuai dengan potensi sumberdaya setempat, serta menyebarluaskan informasi pasar kerja melalui inventarisasi dan pengkajian potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja.Ini langkah-langkah yang mesti dilakukan Pemda Maluku, jika tidak, masalah pengangguran tidak akan teratasi dengan baik, bahkan mungkin akan menjadi bom waktu atau penyakit sosial yang sulit disembuhkan, tukas alumni ekonomi UMI Makassar ini. (nrl/)