Mega dan SBY Tidak Punya Komitmen Tegakkan HAM

Jakarta - Direktur Lembaga Kajian Demokrasi dan HAM Asmara Nababan mengatakan, tidak ada satu pun dari kedua capres yang masuk pada putaran kedua memiliki komitmen dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Masyarakat diajak untuk menjaga agar kebebasan sipil tidak hilang."Sangat disayangkan, tidak ada yang secara jelas menyatakan akan menyelesaikan berbagai kejahatan HAM yang terjadi masa lampau. Dan juga mengadili secara benar dan adil," kata Asmara Nababan yang juga mantan Sekjen Komnas HAM, saat ditanya soal capres mana saja yang punya komitmen soal penegakan HAM dan penuntasannya di Indonesia di Hotel Milenium, Jakarta, Kamis (26/8/2004). Namun begitu, kata Nababan, setidaknya apa yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak boleh hilang yaitu, kebebasan sipil, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. "Karena hal ini sangat penting dari hasil reformasi tahun 1998," ungkapnya.Hanya saja yang jadi persoalan saat ini, ungkap Nababan, adalah dari kedua kubu capres yang memiliki daya rusak terhadap kebebasan yang lebih kecil ini yang harus dikaji oleh semua orang. "Kalau semakin besar daya rusaknya, kebebasan itu semakin sempit," paparnya.Saat apakah yang punya daya rusak yang lebih kecil dari militer atau sipil? "Yang jelas secara potensial militerisme itu lebih besar pada militer dan mantan militer daripada sipil," ungkapnya. "Walaupun kedua-duanya memiliki potensi yang sama, tapi dari sisi militer sendiri itu karena sudah berpuluh-puluh tahun hidup dalam kultur militer. Untuk itu, masyarakat harus mau jadi pengawas termasuk LSM," tegasnya. (mar/)