Pro Kontra

• 07/05/2012 13:34 WIB

  Tarik Seluruh Senpi dari Anggota DPR & Pengusaha

  Warga sipil pemegang senjata api (Senpi) sering bertindak arogan dan gagah-gagahan. Untuk itu, menurut Ketua SETARA Institute Hendardi, seluruh senpi yang dipegang warga sipil, termasuk anggota DPR dan pengusaha harus ditarik, tanpa kecuali. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hendardi, pilih Pro!

  319 Voters

  Pro (230)

  72%

  Kontra (89)

  28%

  Selengkapnya
• 30/04/2012 15:59 WIB

  Mobil Pelat Nomor Palsu, Anas Bisa Dipidana atau Didenda

  B 1716 SDC, pelat mobil Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada Toyota Vellfire dan Toyota Kijang Innova ternyata palsu. Ketua Divisi Kominfo PD Ruhut Sitompul mengatakan apa yang dilakukan Anas itu melanggar hukum, yang hukuman pidananya 2 bulan penjara atau denda. Anas harusnya bisa dikenai pidana atau denda itu. Bila Anda setuju dengan pendapat Ruhut Sitompul, pilih Pro!

  510 Voters

  Pro (323)

  63%

  Kontra (187)

  37%

  Selengkapnya
• 25/04/2012 15:44 WIB

  Kartu Inafis Harusnya Gratis

  Polri meluncurkan kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) yang bertujuan untuk mempermudah administrasi, seperti membuat SIM, STNK dan memudahkan identifikasi pelaku kriminal. Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy mengatakan, karena data Inafis ini Polri yang membutuhkan, maka seharusnya biaya pembuatan kartu Inafis ini gratis. Bila Anda setuju dengan Tjatur Sapto Edy, pilih Pro!

  164 Voters

  Pro (120)

  73%

  Kontra (44)

  27%

  Selengkapnya
• 24/04/2012 12:15 WIB

  Gaji PNS Tak Sebanding dengan Pelayanan yang Kurang Memuaskan

  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar mengatakan belanja pegawai ke depan harus diperketat. Dia menilai gaji dan tunjangan PNS tidak sebanding dengan pelayanan pada masyarakat yang jauh dari memuaskan. Bila Anda setuju dengan MenPAN Azwar Abubakar, pilih Pro!

  258 Voters

  Pro (177)

  69%

  Kontra (81)

  31%

  Selengkapnya
• 18/04/2012 10:25 WIB

  Tempat Khusus Perokok dalam Gedung Langkah Mundur

  MK mengeluarkan satu keputusan yang berkonsekuensi setiap pengelola gedung wajib menyediakan tempat khusus merokok. Wakil Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan, Irgan Chaerul Mahfiz menilai keputusan MK tersebut justru dinilai sebagai langkah mundur karena perokok semestinya berada di luar gedung. Bila Anda setuju dengan Irgan Chaerul Mahfiz, pilih Pro!

  281 Voters

  Pro (152)

  54%

  Kontra (129)

  46%

  Selengkapnya
• 04/04/2012 10:59 WIB

  Usut Peredaran Narkoba di Lapas, Jangan Alihkan ke Isu Penamparan

  Inspeksi mendadak (sidak) Wamenkum HAM Denny Indrayana di LP Pekanbaru berhasil menangkap 3 napi dan 1 sipir yang menjadi bandar narkoba. Ditjen Pemasyarakatan memprotes karena dalam sidak itu diduga Wamenkum HAM menampar sipir dan menyerahkan kasus narkoba ke BNN. Sekretaris Fraksi PPP, Muhamad Arwani Thomafi menegaskan bahwa peredaran narkoba di Lapas harus diusut. Jangan mengalihkan substansi peredaran narkoba kepada isu penamparan. Jika Anda setuju dengan Arwani Thomafi, pilih Pro!

  1026 Voters

  Pro (850)

  83%

  Kontra (176)

  17%

  Selengkapnya
• 27/03/2012 17:40 WIB

  Pemerintah Tak Boleh Mundur, BBM Harus Naik

  Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai kenaikan harga BBM yang digagas pemerintah sudah menjadi suatu keharusan. Pemerintah diminta tidak boleh lemas ataupun mundur dalam menetapkan kebijakan tersebut. "Pemerintah nggak boleh mundur. Pemerintah harus kuat, tidak boleh lemas," kata Dahlan. Bila Anda setuju dengan pendapat Dahlan Iskan, pilih Pro!

  3271 Voters

  Pro (1806)

  55%

  Kontra (1465)

  45%

  Selengkapnya
• 21/03/2012 17:14 WIB

  Ngamuk di Tol, Dahlan Iskan Layak Dipuji

  Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengamuk di pintu tol Senayan karena Jasa Marga tak becus membenahi kemacetan di pintu masuk tol menuai pujian. Kalangan DPR, termasuk Wakil Ketua DPR dari FPKS Anis Matta setuju akan gebrakan Dahlan. "Saya setuju dengan sikap gebrakan itu karena ada kasus di depan mata tapi perbaikan sistemik yang paling bagus. Jadi harus ditindaklanjuti dengan perubahan," kata Anis. Bila Anda setuju dengan Anis Matta, pilih Pro!

  933 Voters

  Pro (745)

  80%

  Kontra (188)

  20%

  Selengkapnya
• 14/03/2012 15:09 WIB

  Penyatuan Zona Waktu Bisa Tingkatkan Produktivitas

  Komite Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) mewacanakan Indonesia perlu mengubah tiga perbedaan waktu hanya menjadi satu zona waktu di seluruh wilayah Indonesia. Pembagian WIB, WITA dan WIT dipandang menghambat peningkatan produktivitas maksimum bangsa. Bila Anda setuju dengan pendapat KP3EI untuk menyatukan 3 zona waktu Indonesia, pilih Pro!

  548 Voters

  Pro (265)

  48%

  Kontra (283)

  52%

  Selengkapnya
• 08/03/2012 15:52 WIB

  Jangan Cabut Wewenang Penindakan KPK!

  Dalam Revisi UU KPK, Komisi III DPR berencana mencabut wewenang penindakan KPK dan mengalihkannya kepada Kepolisian dan Kejaksaan. KPK hanya diberi wewenang pencegahan. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari, dengan tegas mengatakan pencabutan wewenang penindakan KPK tidak boleh terjadi. "Tidak! Fungsi penindakan yang dimiliki sekarang ini masih relevan dengan aspirasi rakyat dalam pemberantasan korupsi," kata Hajriyanto. Bila Anda setuju dengan Hajriyanto Thohari, pilih Pro!

  275 Voters

  Pro (223)

  81%

  Kontra (52)

  19%

  Selengkapnya