Detik.com News
Detik.com

Pro Kontra

  • 27/05/2015 11:10 WIB

    'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

    Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!

    10 Voters

    Pro (10)
    100%
    Kontra (0)
    0%
    Selengkapnya
  • 18/05/2015 15:52 WIB

    Ayah Pemerkosa Putri Kandung dan Bunuh 4 Anaknya Layak Dihukum Mati!

    Sadriansyah, warga Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim tega memperkosa putri kandungnya dan membunuh 4 anak-anak sendiri saat masih kecil. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq berpendapat, Sadriansyah pantas dihukum mati karena menjadi ayah yang biadab. Bila Anda setuju bahwa hukuman yang setimpal bagi Sadriansyah adalah hukuman mati, pilih Pro!

    79 Voters

    Pro (73)
    92%
    Kontra (6)
    8%
    Selengkapnya
  • 07/05/2015 17:20 WIB

    DPR Siapkan RUU Larangan Total Semua Jenis Miras Sampai Oplosan

    DPR RI tengah mempersiapkan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol. Undang-undang ini melarang peredaran semua jenis minuman keras yang mengandung alkohol dari nol persen sampai oplosan. Bila Anda setuju dengan langkah DPR soal RUU Larangan Minuman Beralkohol, pilih Pro!

    117 Voters

    Pro (64)
    55%
    Kontra (53)
    45%
    Selengkapnya
  • 04/05/2015 12:52 WIB

    Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!

    20 Voters

    Pro (20)
    100%
    Kontra (0)
    0%
    Selengkapnya
  • 27/04/2015 10:48 WIB

    Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

    Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!

    12 Voters

    Pro (11)
    92%
    Kontra (1)
    8%
    Selengkapnya
  • 10/04/2015 15:00 WIB

    Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

    Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!

    182 Voters

    Pro (170)
    93%
    Kontra (12)
    7%
    Selengkapnya
  • 31/03/2015 12:25 WIB

    Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

    Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!

    38 Voters

    Pro (38)
    100%
    Kontra (0)
    0%
    Selengkapnya
  • 23/03/2015 14:45 WIB

    Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

    DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!

    161 Voters

    Pro (159)
    99%
    Kontra (2)
    1%
    Selengkapnya
  • 17/03/2015 17:10 WIB

    Koruptor Perlu Didiskriminasi, Jangan Beri Remisi!

    Menkum HAM Yasonna Laoly menganggap bahwa napi korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Namun, eks pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menentang keras pandangan Yasonna. Menurut Busyro, justru koruptor perlu didiskriminasi dengan tidak diberi remisi. Bila Anda setuju pendapat Busyro Muqoddas, pilih Pro!

    60 Voters

    Pro (56)
    93%
    Kontra (4)
    7%
    Selengkapnya
  • 10/03/2015 13:00 WIB

    Usul Dana Rp 1 T Bagi Parpol Wajib Ditolak karena Tak Pro Rakyat

    Mendagri Tjahjo Kumolo melempar wacana bahwa parpol bisa dibiayai APBN hingga Rp 1 triliun per tahun. Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra, Apung Widadi wacana membiayai parpol Rp 1 triliun per tahun, wajib ditolak lantaran tak pro rakyat. Bila Anda setuju dengan Apung Widadi, pilih Pro!

    105 Voters

    Pro (96)
    91%
    Kontra (9)
    9%
    Selengkapnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. »
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com