Juru bicara kelompok bersenjata tersebut, Abraham Idjirani, seperti dilansir Asia One, Jumat (1/3/2013), menyatakan kepada wartawan di Manila, bentrokan di Sabah menewaskan 10 anggotanya dan melukai 4 anggotanya yang lain. Menurut Abraham, sejumlah personel kepolisian Malaysia melakukan penggerebekan ke desa yang disandera kelompok tersebut dan melepas tembakan.
Namun keterangan tersebut dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia yang juga menegaskan, kepolisian sama sekali tidak melepas tembakan ke arah kelompok bersenjata. Secara terpisah, pemerintah Filipina mengaku belum menerima laporan soal korban tewas dari kelompok bersenjata yang diketahui sebagai pengikut Kesultanan Sulu, yang bermarkas di Filipina bagian selatan.
Media Malaysia, The Star menyebut bentrokan di Sabah tersebut menewaskan sedikitnya 2 anggota kelompok bersenjata dan melukai 3 polisi Malaysia.
Namun demikian, beberapa hari sebelum bentrokan ini terjadi, pemimpin kelompok bersenjata sempat memberitahu kepada salah satu radio Filipina bahwa mereka tengah dikepung oleh sejumlah polisi Malaysia. Bahkan, masih menurut pemimpin kelompok tersebut, sempat terdengar tembakan dari para polisi Malaysia.
"Mereka ada di sini, mereka mulai memasuki wilayah kami sehingga kami harus mempertahankan diri. Mereka bahkan mulai melepas tembakan. Kami dikepung. Kami akan mempertahankan diri," ucap Raja Muda Agbimuddin Kiram, yang juga saudara mantan Sultan Sulu melalui sambungan telepon.
Aksi penyanderaan ini mengancam hubungan antar Malaysia dan Filipina, yang selama ini memang cukup rawan dengan persoalan keamanan dan migrasi berkaitan dengan perbatasan laut antar kedua negara. Entah bagaimana caranya, kelompok bersenjata asal Filipina ini berhasil merangsek ke wilayah Sabah yang berada di bawah kedaulatan Malaysia dan kemudian menyandera warga desa. Pemerintah kedua negara pun telah meminta kelompok bersenjata ini untuk kembali ke Filipina.
Kelompok bersenjata asal Filipina ini menuntut pengakuan dari Malaysia dan juga dilakukannya renegosiasi atas istilah 'sewa' di wilayah Sabah oleh pihak Kesultanan kepada perusahaan dagang Inggris sejak abad ke-19. Menanggapi hal tersebut, otoritas Malaysia menyatakan permintaan kelompok tersebut tidak akan bisa dipenuhi.
