Pernyataan ini disampaikan di tengah kritikan organisasi HAM yang menuding otoritas China menindas etnis Uighur yang memeluk Islam di wilayah Xinjiang. Ramadan yang dimulai pekan depan, selalu menjadi masa sensitif di Xinjiang, yang kerap dilanda serangan mematikan dalam beberapa tahun terakhir.
Seringkali, otoritas China menyalahkan militan setempat atas berbagai serangan teror yang menewaskan ratusan orang. Di masa lalu, otoritas Xinjiang kerap menghalangi praktik ajaran Islam yang dianut etnis Uighur, selama Ramadan. Muncul banyak kritikan dari warga minoritas yang dilarang beribadah dan restoran yang dipaksa tetap buka saat bulan puasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada warga yang akan mengalami diskriminasi maupun perlakuan tidak adil karena menganut, atau tidak menganut, agama tertentu," imbuh laporan itu.
"Kebutuhan dan perasaan beragama dihormati secara penuh," sebut laporan pemerintah Xinjiang tersebut.
Namun pernyataan itu dirasa ganjil jika dibandingkan dengan kebijakan lokal yang berlangsung di Xinjiang. Sejumlah pejabat hukum dan keagamaan di kota Khorgos, dekat perbatasan Kazakhstan, pada Mei lalu memerintahkan pemeriksaan lebih dari 30 pengelola restoran etnis dan meminta jaminan dari mereka untuk tetap beroperasi normal selama Ramadan.
Informasi itu ada dalam situs resmi pemerintah setempat. Namun pejabat dari Departemen Publikasi Khorgos menolak berkomentar. Sejumlah organisasi HAM dan tokoh yang hidup dalam pengasingan menyebut salah satu masalah di Xinjiang adalah pemerintah mengendalikan budaya Uighur dan ajaran Islam yang dianutnya, yang memicu ketegangan etnis seperti melarang cadar juga brewok.
(nvc/nwk)