Tuntut PM Najib Mundur, Ribuan Warga Malaysia Demo di Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, - Para demonstran di Malaysia hari ini menggelar aksi demo untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Najib Razak terkait tuduhan korupsi. Dikhawatirkan bentrokan antara demonstran dan aparat polisi akan terjadi. Ini dikarenakan polisi telah menyebut rencana aksi demo yang akan berlangsung dua hari tersebut ilegal.

Aksi demo yang diprakarsai kelompok aliansi pro-reformasi, Bersih ini dijadwalkan berlangsung hari ini dan Minggu, 30 Agustus. Demikian seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (29/8/2015).

Kepolisian telah meningkatkan pengamanan di Kuala Lumpur dengan mengerahkan meriam-meriam air dan polisi antihuru-hara. Sementara ribuan demonstran berpakaian kuning dilaporkan telah berkumpul di Kuala Lumpur untuk menuju Dataran Merdeka yang menjadi tempat aksi demo.

Pihak aliansi Bersih menyatakan, sekitar 200 ribu orang di Kuala Lumpur dan dua kota lainnya: Kuching dan Kota Kinabalu akan meramaikan unjuk rasa besar-besaran ini.

Aksi-aksi demo sebelumnya oleh Bersih, telah berakhir dengan bentrokan dengan polisi, yang terakhir pada tahun 2012 lalu.

Najib belakangan ini makin gencar didesak mundur terkait dugaan korupsi di lembaga "1Malaysia Develepment Berhard" (1MDB), lembaga keuangan negara di mana Najib menjadi ketua dewan penasihatnya. Baru-baru ini, menteri-menteri kabinet Najib telah mengakui bahwa Najib menerima hampir US$ 700 juta ke sejumlah rekening pribadinya sejak tahun 2013. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh media ternama AS, Wall Street Journal bulan lalu.

Namun menurut para menteri kabinet Malaysia, transfer uang tersebut merupakan donasi politik dari sumber-sumber Timur Tengah yang tak disebut namanya, dan tak ada yang salah dengan hal itu. Namun tak ada keterangan lebih detail mengenai pengiriman uang tersebut.

Rekening-rekening Najib tersebut pun kini telah ditutup dan keberadaan uang senilai triliunan rupiah itu kini tidak diketahui. Status penyelidikan soal itu saat ini tak jelas, menyusul pemecatan pejabat-pejabat yang terlibat penyelidikan hal tersebut.

(ita/ita)