Tamsil Linrung Respons Penyebutan Namanya di Sidang Tipikor

Jakarta - Fahd El Fouz menyebut dua pimpinan Badan Anggaran DPR Mirwan Amir dan Tamsil Linrung mengurus alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) untuk Kabupaten Nangroe Aceh Darussalam. Tamsil membantah semua tudingan tersebut.

"Saya nggak tahu mengartikannya gimana, lha saya saja dari Sulsel, tanya ke dia apa dasarnya dia menyebut nama saya, oh kalau dia nyebut nama saya ya asal saja dan tidak ada dasarnya. Orang yang datang keruangan saya kan banyak. Kita lihat faktanya saja nanti. Saya nggak pernah ketemu Bupati atau kepala dinas dari Aceh yang nyebut nama saya," kata Tamsil kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Tamsil mengaku tak ingat apakah ada Wakil Ketua Komisi IX dari PPP Irgan Chaerul Mahfiz di rapat DPID. "Saya lupa-lupa ingat dia kan Komisi IX saya nggak semua hafal, lagian dia wakil ketua Komisi IX jadi kalau pimpinan tidak mungkin di Banggar," katanya.

Tamsil menuturkan semua rapat di Banggar dilakukan terbuka. Dia menegaskan rapat Banggar tak boleh lagi digelar di hotel. Anggota Banggar berhak memberikan usulan dalam pembahasan anggaran.

"Memang anggota bisa memberi usulan berdasarkan pengetahuan dia tentang daerah itu, pertama dia berasal dari dapil disitu, kedua dia melakukan kunjungan kerja komisi sehingga komisi membuat catatan yang perlu dikembangkan dari daerah itu," katanya.

Tamsil mengaku tak memperhatikan siapa-siapa yang menyampaikan usulan. Termauk Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir (saat itu) yang disebut mengusulkan DPID Kabupaten Nangroe Aceh Darussalam.

"Saya tidak perhatikan saat itu satu persatu tapi saya yakin setiap anggota secara aktif memberi masukan khususnya berdasarkan dapilnya masing-masing," kata Tamsil.

Pada kesempatan ini Tamsil juga membantah adanya blok-blok di Banggar. Dia juga tidak mengenal Fahd.

"Saya kira itu tidak benar, tapi siapapun berpeluang kalau mau menjadi mafia ya bisa, tapi itu harus ada yang merespon tidak mungkin sendiri harus ada pengusaha, birokrat. Siapa saja dari birokrat yang punya power, ya pemda, kementrian. Kadang ada pemda yang mencari-cari jalan untuk dapat alokasi. Kalau saya sama sekali tidak kenal, saya saja baru thau dari media, saya juga nggak tahu dia di MKGR, saya ngga tahu kalau Mekeng kan mereka sama-sama di Golkar, kalau saya tidak kenal dan tidak pernah interaksi sama anak itu," jelas Tamsil.

Memang Wa Ode pernah mengusulkan sejumlah daerah. Tamsil sudah lupa daerah mana saja yang diusulkan.

"Oh iya biasa kalau seperti itu, minta diberikan perhatian terhadap daerah itu, ya kita bahas di forum bersama. Saya nggak inget persis saat itu. Saya ngga tahu (Wa Ode main atau tidak), tanya ke dia dia main dengan siapa, karena ketika dia menghubungi Pemda belum tentu apa yang disampaikan itu benar," jelas Tamsil.

Fahd El Fouz menyebut dua pimpinan Badan Anggaran DPR Mirwan Amir dan Tamsil Linrung mengurus alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) untuk Kabupaten Nangroe Aceh Darussalam. Hal ini diketahui Fahd dari Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bener Meriah, Armaida.

"Kalau untuk Aceh Besar dan Bener Meriah yang urus orang Demokrat Mirwan Amir. Kalau untuk Pidie Jaya yang urus PKS, Tamsil Linrung," kata Fahd saat bersaksi untuk Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (17/7/2012).


(van/mpr)