Kata Wiranto soal Permintaan Habib Rizieq Rekonsiliasi dengan GNPF

Jakarta - Imam besar FPI Habib Rizieq Syihab meminta agar GNPF MUI dapat berekonsiliasi dengan pemerintah. Menko Polhukam Wiranto mengatakan istilah rekonsiliasi dapat dilakukan dengan badan yang setara dengan pemerintah.

"Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat. Itu antara satu badan pemerintah dan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah. Itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu nggak ada istilah rekonsiliasi," ujar Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Wiranto menjelaskan rekonsiliasi tidak dapat dihubungkan dengan kasus hukum yang tengah dijalani seseorang. Harus terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak yang menjalani rekonsiliasi.

Baca Juga: Habib Rizieq Minta Yusril Bikin Rekonsiliasi GNPF MUI dan Pemerintah

"Ini kan masalah hukum yang terus berkembang. Pertama, kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum itu kan ada celah-celah yang dapat dilakukan satu langkah koordinasi hukum pidana juga ada. Hukum perdata juga ada," kata Wiranto.

"Ada ruang-ruang untuk bagaimana adanya satu kesepakatan yang mengarah pada proses hukum itu sendiri, tapi bukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu antara rakyat dan pemerintahnya kan nggak ada. Namanya permintaan kan bisa-bisa saja. Tapi pemerintah kan punya sikap," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Habib Rizieq melalui rekaman suara menyarankan adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI dan pemerintah. Usulan datang dari politikus dan ahli hukum Yusril Ihza Mahendra. Tujuan rekonsiliasi agar ada musyawarah di antara kedua belah pihak dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi bangsa.

Dalam rekaman Rizieq menyampaikan, jika usulan tidak diterima oleh pemerintah, akan ada perlawanan.

"Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus-menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus-menerus dipersulit, dan Islam juga terus-menerus dimarginalkan, tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," ujar Rizieq, Minggu (18/6). (nkn/fjp)