Prof Sunaryati Nilai Birokrasi yang Buruk Sumber Penyakit Pungli

Jakarta - Pemberantasan pungli sebagai langkah pertama paket kebijakan reformasi hukum dinilai tepat. Tapi Presiden Joko Widodo diminta, pemberantasan pungli diobati dengan obat yang tidak salah sasaran.

"Saya agak kecewa, pungli dilawan dengan hukum pidana. Mengapa hukum selalu dikaitkan dengan pidana? Sumber penyakit pungli adalah pada birokratnya, jadi penyakitnya diperbaiki lebih dahulu," kata Prof Dr Sunaryati Hartono.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion 'Penyusunan Program dan Strategi Reformasi Regulasi dalam Rangka Memperkuat Substansi dan Operasionalisasi UU Nomor 12 Tahun 2011' yang digelar di Hotel Rancamaya, Bogor, Rabu (26/10/2018).

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Prof Dr Barda Nawawi, Bagir Manan, Dr Harjono, Prof Hibnu Nugroho, Prof Herowati Poesoko, Prof Widodo Ekatjahjana, Dr Susi Dwi Harijanti, Dr Asep Rahmat Fajar, Prof Dr Benny Riyanto, Prof Budiman Ginting, Prof Enny Nurbaningsih, Dr Triana Ohoiwutun, Dr Yenti Garnasih dan Prof Yohanes Usfunan. Adapun dari pemerintah hadir Menkum HAM Yasonna Laoly yang memimpin langsung FGD dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Bagi Sunaryati, sumber pungli adalah banyaknya proses perizinan di Indonesia. Perizinan itu membuka celah bagi birokrat untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Masyarakat yang awalnya tidak mempunyai niat untuk menyuap, dengan mental birokrat di atas maka mau tidak mau masyarakat akhirnya menyetor sejumlah uang ke birokrat. Sehingga solusi pidana dinilai kurang tepat.

"Permasalahan birokrasi sudah merata di Indonesia, adanya syarat-syarat dijadikan pintu masuk mendirikan izin dan menimbulkan pungli sehingga bukan peraturan yang harus direvisi nomor satu tapi hukum administrasinya dan aparatur birokratnya," ucap Sunaryati.

"Saat ini langkah pentingnya bukan dengan hukum pidana tapi hukum administrasi negaranya, itu sumber penyakitnya," pungkas Sunaryati.

(asp/wsn)