.webp)
"Bukan CSR, namun pembayaran kewajiban itu dalam bentuk aset. Itu semua dihibahkan ke KPU," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Ahok menilai kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk pembayaran kewajiban semacam ini justru membikin pembangunan fasilitas bisa lebih murah. Karena pihak swasta punya mekanisme penaksir (appraiser), bukan lelang seperti pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila masih ada pihak yang curiga dengan komputer-komputer yang diberikan ke KPU DKI itu, maka Ahok mempersilakan pihak tersebut untuk memeriksa sendiri menggunakan ahli sendiri. Barangkali pihak tersebut masih paranoid bahwa ada alat penyusup dan penyadap di dalam komputer itu.
"Mau disusupi swasta bagaimana? Semua komputer kalau begitu 'made in KPU saja sekalian'. Sekarang saya tanya, handphone kalian bisa disusupi enggak kalau kita paranoid," tutur Ahok.
Komputer itu, kata Ahok, tak akan disusupi oleh pihak eksternal. Sebenarnya masalah yang potensial adalah peretas via sistem daring (online hacker), yang tak ada hubungannya dengan perangkat keras komputer itu sendiri. Tentu pihak KPU DKI akan punya sistem keamanan guna melindungi sistem teknologi informasinya.
"Kalau mau ya periksa dong. Kalau begitu panggil ahli, kamu menghina banget bangsa kita. Periksa dong komputernya, disusupi dipasangi apa," tantang Ahok kepada pihak yang masih khawatir soal komputer-komputer itu.
Sebelumnya, Ketua KPU DKI Soemarno menyatakan komputer itu adalah hasil permohonan fasilitas sarana dan prasarana yang diajukan pihaknya ke Pemda DKI. Soal dari siapa komputer-komputer itu berasal, Soemarno mempersilakan publik memperoleh keterangan dari pihak Pemda DKI.
"Ya itu memang ada kesalahpahaman dan kemudian berkembang. Katanya KPU menerima hibah 400 unit komputer dari PT Sampoerna. Itu semua tidak benar ya," kata Soemarno, Selasa (18/10). (dnu/imk)
