Nazaruddin: Sri Mulyani Tolak Proyek e-KTP tapi Dilanjutkan Agus Marto

Jakarta - M Nazaruddin ikut mengomentari tentang panggilan penyidik KPK terhadap mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agus yang sedianya diperiksa hari ini berhalangan hadir.

"Karena kan kalau anggaran multiyears itu tidak disetujui Menteri Keuangan kan tidak ada proyek e-KTP ini yang berjalan tahun 2011, 2012, 2013 itu," kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

Menurut Nazaruddin, Agus Marto menyetujui proyek itu saat menjadi Menkeu sehingga tentunya penyidik KPK membutuhkan keterangannya berkaitan dengan kasus itu. Nazaruddin menambahkan bahwa menteri sebelumnya yaitu Sri Mulyani telah menolak proyek multiyears itu.

"Untuk proyek multiyears itu persetujuan utama itu harus dari Menkeu. Jadi tanpa ada persetujuan dari Menkeu, tidak akan ada. Dan waktu itu, sudah ada sebenarnya, sebelumnya penolakan dari menteri sebelumnya, yaitu Sri Mulyani," kata Nazaruddin.

"Cuma waktu itu karena ada pertemuan-pertemuan yang dibuat, Agus Marto mengeluarkan surat itu atas persetujuan pertemuan-pertemuan itu," tambahnya.

Nazaruddin memang beberapa kali bersuara tentang penyimpangan anggaran dalam proyek pengadaan e-KTP tersebut. Dia bersikukuh menyebut bahwa telah terjadi mark-up sebesar Rp 2,5 triliun di proyek bernilai Rp 6 triliun tersebut.

Tentang ketidakhadiran Agus Marto, Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan bahwa surat pemanggilan itu tidak sampai di tangan Agus Marto. Pemanggilan Agus Marto pun dijadwalkan ulang pada minggu depan.

"Surat panggilannya belum sampai jadi minggu depan akan dijadwalkan ulang," kata Yuyuk saat dikonfirmasi terpisah. (jbr/dhn)