"Tanpa mengurangi rasa hormat pada mekanisme pengambilan keputusan yang telah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini adalah voting oleh anggota DPR, PPI-UK berpendapat bahwa dikembalikannya mekanisme pemilihan kepala daerah untuk dipilih oleh anggota DPRD merupakan sebuah kemunduran dalam praktik berdemokrasi yang telah susah payah dibangun sejak sepuluh tahun terakhir," kata pengurus PPI-UK, Faldo Maldini, Jumat (26/9/2014).
Menurut dia, pemilihan kepala daerah langsung telah terbukti menghasilkan pejabat publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang memilihnya.
"Kami juga berpendapat bahwa pengembalian mandat kepada anggota DPRD dalam memilih pemimpin daerah akan menyandera kandidat terpilih karena kebijakan yang diambil akan bersifat pro-golongan guna meningkatkan peluang dipilih kembali oleh para legislator di periode berikutnya," tambah Faldo.
Menurutnya, PPI-UK mendukung penuh pengajuan uji materi ke MK. "PPI-UK mendukung pengajuan judicial review ke Mahkamah Konsitusi atau Mahkamah Agung, sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan langkah hukum yang tepat," tutupnya.
(ndr/mad)
