BPPT Bantah Kongkalikong di Kasus Dugaan Korupsi Bus TransJ

- detikNews
Sabtu, 14 Jun 2014 01:21 WIB
Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyangkal melakukan penyimpangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta. Mereka mengaku bekerja profesional.

Hal itu diungkapkan BPPT dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (13/6/2014). Di situ dijelaskan, pendampingan teknis pengadaan TransJ dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kerja BPPT yang menjunjung integritas dan profesionalisme.

"BPPT juga tidak melakukan apapun yang disebut sebagai perbuatan yang menguntungkan pihak manapun. Terlebih BPPT sangat menyayangkan penggunaan istilah 'kongkalikong' seperti yang disebut oleh sebuah media nasional," begitu penegasan BPPT.

"Sekali lagi kami tegaskan bahwa BPPT dalam hal ini hanya melakukan tugas pokok dan fungsinya serta tidak melakukan istilah 'kongkalikong' dalam bentuk apapun terkait kerjasama pendampingan teknis Bus Transjakarta ini," sambungnya.

Dalam rilis itu dijelaskan, kegiatan pendampingan BPPT 2013 dimulai dengan kegiatan perencanaan sejak bulan Januari - Mei. Outputnya berupa rekomendasi spek teknis dan gambar, engineering estimation, kerangka acuan kerja dan dokumen pengadaan.

"Output ini hanya menjadi salah satu bahan masukan bagi Dishub DKI untuk membuat dokumen tender yang menjadi acuan proses pengadaan selanjutnya," tulis BPPT

Proses tender pengadaan bus TransJ tahun anggaran 2013 itu terdiri dari 15 paket yang berlangsung antara bulan Juli hingga September. Pada proses itu hingga penentuan pemenang lelang, sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI.

"BPPT terlibat hanya pada saat diperlukan memberikan keterangan teknis kepada peserta tender," sebutnya.

Pada bulan Oktober, BPPT juga dimintai bantuan teknis tenaga ahli sebagai bagian dari tim pengendali teknis dan pengawasan Dishub DKI terhadap ke-6 paket pengadaan tersebut. Hasil pengawasan BPPT bersama Dishub DKI, hingga berakhirnya proses pengawasan pada awal Februari 2014, masih terdapat bus yang belum selesai.

"Meskipun demikian, proses hukum yang tengah berlangsung saat ini, tetap harus kita hormati, namun tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," imbuh.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang sebanyak Rp 1 miliar 195 juta dari Direktur BPPT Prawoto. Penyitaan itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta tahun anggaran 2013.




(bar/fdn)