Jelang Pengumuman KPU, Partai Bulan Bintang Protes Proses Verifikasi

Jakarta - KPU akan mengumumkan hasil verifikasi faktual baik terhadap 16 dan 18 partai politik pada tanggal 8 Januari 2013 mendatang. Partai Bulan Bintang (PBB) mendapati sejumlah beberapa permasalahan dalam proses verifikasi di daerah yang dilakukan oleh KPUD.

"Hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di suatu kabupaten kota tidak selalu disebabkan kesalahan parpol tetapi dapat juga KPUD, baik akibat minimnya sosialisasi, ketertutupan, perbedaan tafsir, money politics dan human error," kata Sekjen DPP Partai Bulan Bintang, BM Wibowo, dalam diskusi di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

"KPUD memiliki perbedaan tafsir misalnya terhadap pengurus kecamatan, cara sampling, akumulasi hasil faktual I dan perbaikan, verifikasi tertutup atau terbuka dan apakah parpol dibertahu hasilnya atau tidak," lanjutnya.

Di antaranya, lanjut Wibowo, adalah soal banyaknya KPUD yang tak paham aturan baru KPU anggota yang tak ada di SIPOL harus dientri ulang. KPU juga tak paham error yang terjadi pada SIPOL seperti tertukar-tukar alamat anggota atau jabatan pengurus.

"KPU juga belum pernah secara terbuka menyatakan berapa tingkat kepercayaan dari sampling ini (verifikasi faktual), dan berapa tingkat kesalahan yang ditolerir, apakah 2, 3, atau 5 persen karena tidak mungkin 0 persen," ungkapnya.

Ia menuturkan, melihat berbagai kekurangan dalam praktik verifikasi anggota tersebut, KPU harus benar-benar mempertimbangkan keberatan parpol, bila perlu menghadirkan pihak-pihak yang tersebutkan dalam keberatan itu.

"KPU perlu mempertimbangkan kemungkinan penyimpangan dalam sampling anggota, yaitu segera merilis tingkat kepercayaan sampling anggota dan besaran margin of error yang ditolerir agar tidak digugat secara ilmiah," ucapnya.

"KPU juga harus benar-benar dapat mencegah praktik money politics dalam verifikasi faktual dan menggunakannya sebagai salah satu indikator lolos tidaknya parpol sebagai peserta pemilu," lanjut Wibowo.

(iqb/mok)