Komnas HAM Imbau Polri Tak Gunakan Kekerasan di Poso

Jakarta - Komnas HAM meminta agar Polri menggunakan cara-cara yang merangkul masyarakat dalam menangani kekerasan di Poso, Sulteng. Bila Polri memilih menggunakan kekerasan lagi, risiko yang diambil amat besar. Masyarakat di Poso bisa antipati pada Polri.

"Mereka justru trauma dengan cara-cara itu. Masyarakat ini kan serba salah, di satu pihak menghadapi kelompok garis keras yang juga menimbulkan rasa tidak aman, karena seringkali diancam jika tidak memberi bantuan logistik kepada mereka. Tetapi di lain pihak aparat yang seringkali menangkap dan mencurigai mereka, dianggap melindungi teroris," jelas anggota Komnas HAM Siane Indriani dalam keterangannya, Jumat (28/12/2012).

Siane yang turun langsung ke Poso menjelaskan, dia mendapati sejumlah kasus di mana warga ditangkap petugas kepolisian. Kemudian selama 7 hari ditahan dan mendapat perlakuan tidak pantas.

"Setelah tidak terbukti, dilepas begitu saja, setelah diminta menandatangani surat keterangan tidak akan menuntut. Pemerintah dan aparat harus mengubah pola pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini, demi nama baik polisi. Jika tidak akan kontraproduktif," urainya.

Menurut Siane, sejak kesepakatan Malino 2001 hingga kini, rasa trauma masyarakat belum pulih benar. Hal itu disebabkan karena butir-butir kesepakatan Malino tidak diterapkan secara konsisten, sementara pola-pola yang diterapkan justru menimbulkan rasa ketidakadilan baru.

"Saya menyambut baik pernyataan Pak Boy Rafli di media, bahwa ada operasi khusus untuk menarik simpati masyarakat. Semoga rencana ini betul-betul diterapkan di lapangan. Kita tunggu pelaksanaannya, kita akan sangat respek jika benar-benar diterapkan. Karena jika masyarakat respek dengan aparat, saya yakin dengan sukarela mereka akan mendukung langkah aparat dalam memberantas teroris, karena masyarakat Poso sudah jenuh dengan konflik," terangnya.

(ndr/gah)