Ketua Komisi I: Hasil Evaluasi UKP4 dan Wantimpres Ada yang Aneh

- detikNews
Jumat, 28 Des 2012 10:39 WIB
Jakarta - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) telah menyampaikan hasil evaluasi serta rekomendasi mengenai kinerja Kabinet 2012 dalam sidang kabinet paripurna. Salah satu yang disampikan adalah minimnya serapan anggaran kementerian karena pembahasan lama DPR.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq menilai justru masalah terbesar soal serapan ini ada di pemerintah.

"Evaluasi UKP4 dan Wantimpres pada rapat kabinet paripurna kemarin ada yang aneh. Masih minimnya serapan anggaran tahun 2012 di K/L (kementerian/lembaga) lagi-lagi disalahkan DPR yang oleh UKP4 dinilai makan waktu lama dalam pembahasan anggaran bersama Menkeu," kata Mahfudz dalam rilisnya, Jumat (28/12/2012).

Padahal DPR menurutnya, membahas anggaran sesuai waktu penyampaian nota keuangan oleh Presiden ke DPR dan penyampaian Pagu Sementara K/L oleh Menkeu ke Badan Anggaran. Jika pemerintah merasa waktu yang tersedia untuk merealisasikan anggaran tinggal sedikit, seharusnya pemerintah melakukan penyesuaian dalam mengajukan rencana pembahasan ke DPR.

"Namun ada yang aneh, yaitu ketika RAPBN dan RAPBNP sudah disahkan di paripurna DPR, pemerintah melalui kemenkeu masih membintangi atau memblokir beberapa pos anggaran K/L hingga lewat batas tahun anggaran," kritik Mahfudz.

Misalnya terjadi di TNI. Anggaran optimalisasi TNI sebesar Rp 678 miliar yang sudah lama dibahas, disetujui dan dimasukkan dalam UU APBNP 2012 justru diblokir Menkeu atas arahan seskab. Lebih aneh lagi alasan pemblokiran karena ada surat aduan masyarakat bahwa ada mark-up, tidak prioritas dan indikasi kongkalikong.

"Anggaran tersebut belum dilaksanakan tapi surat kaleng dari masyarakat tanpa nama lebih dipercaya seskab dan Menkeu daripada penjelasan Menhan dan Panglima TNI. Lebih aneh lagi pemblokiran tersebut dilakukan sepihak oleh menkeu atas arahan seskab. Bahkan DPR hanya menerima surat pemberitahuan soal pemblokiran itu hanya dari dirjen anggaran kemenkeu," ungkapnya.

"Jika pemerintah mau terbuka, sesungguhnya masalah terbesar soal serapan anggaran justru ada di pemerintah. Banyak K/L tidak siap dengan satuan 3 saat membahas RKAKL dengan DPR," kata politisi PKS itu.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar sidang kabinet paripurna dengan agenda mendengarkan hasil evaluasi serta rekomendasi UKP4 dan Wantimpres mengenai kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 2012.

Seskab Dipo Alam dan Mensesneg Sudi Silalahi menyampaikan ulang paparan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto dan Ketua Wantimpres Emil Salim dalam rapat kabinet. Menurut keduanya, ada sejumlah hal yang dievaluasi di tahun 2012 dan diminta untuk diperbaiki pada 2013.

Dari UKP4 menyampaikan soal masa pembahasan anggaran yang terlalu lama antara DPR dan pemerintah. Hal ini berimbas pada pelaksanaan penyerapan anggaran di lapangan.

"Selain itu, tentu banyak masalah, perlunya data-data yang perlu disesuaikan terutama masalah besar seperti kurikulum pendidikan, pembangunan infrastruktur, memang masalah penyerapan anggaran 2012 ini ada beberapa Kementerian dan daerah yang perlu ditingkatkan lagi," jelas Dipo.

(bal/rmd)