Munas II PKS Bahas Kemungkinan Non Muslim Jadi Pengurus Partai

Jakarta - Upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk melepaskan citra diri dari partai Islam kanan terus dilakukan. Dalam Munas ke 2 yang diadakan di Hotel Ritz Carlton, para pengurus PKS sedang mengkaji serius soal kemungkinan warga non muslim menjadi pengurus partai.

"Sidang musyawarah majelis syura PKS sesi ke-2 yang dimulai sejak jam 14.00 WIB hari ini masih alot membahas usulan amandemen AD/ART mengenai keanggotaan dan syarat kepengurusan," kata salah satu Panitia Munas Mahfudz Siddik kepada detikcom, Rabu (16/6/2010).

Menurut Ketua DPP PKS ini, dalam beberapa kali pemilu, ada dukungan yang mulai signifikan dari kalangan non muslim di beberapa daerah. Karena itu, muncul wacana untuk mengakomodir swing voters dari kalangan non muslim itu untuk menjadi anggota sebagai risiko dari partai terbuka.

"Usulan yang berkembang adalah adanya klausul yang secara legal formal membuka ruang keanggotaan bagi non muslim yang secara faktual mulai banyak mendukung PKS di beberapa daerah," paparnya.

Selain itu, para peserta Munas juga sedang berdebat soal boleh dan tidaknya warga non muslim menjadi pengurus partai. "Begitu juga dengan diperbolehkannya non muslim jadi pengurus partai, seperti yang sekarang terjadi di Papua, NTT dan beberapa daerah lain," jelasnya.

Mahfudz menambahkan, memang masih ada beberapa anggota Majelis Syuro (MS) PKS yang keberatan dengan 2 wacana tersebut. Namun, lebih banyak yang bisa memahami usulan itu. "Masih ada beberapa anggota MS yang keberatan, namun bukan suara dominan," tegasnya.

(yid/nwk)