.webp)
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menepis spekulasi tersebut. Dia memastikan Gerindra konsisten berada di luar pemerintah.
"Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa kita tetap berada di luar pemerintah. Kemudian kita sampaikan bahwa sikap Gerindra akan tetap kritis, sebagai bagian dari check and balance, dan demokrasi kita," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu kita tidak mau bangsa kita yang sudah kita rawat lebih dari 71 tahun ini terpecah belah. Untuk Nasional kita satu NKRI, Pancasila. Bahkan Prabowo sampaikan usulan-usulan, kalau terkait kebijakan itu bagus kita dukung, tapi kalau kebijakan merugikan rakyat kita akan koreksi dan kritik," kata dia.
Fadli menegaskan sikap mereka tetap berada di luar pemerintah. Dia juga menampik bila kedekatan Prabowo dengan Jokowi untuk meminta jabatan di pemerintah.
"Gerindra juga tidak pernah minta-minta jabatan. Ingin jabatan tertentu dalam pemerintahan. Kita ambil posisi strategis di luar pemerintah juga merupakan posisi strategis bagi Gerindra.
Hal senada juga diungkapkan oleh Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia juga menjelaskan hingga saat ini tidak ada pembicaraan dengan presiden terkait masuknya Gerindra ke pemerintahan.
"Sampai saat ini belum pernah ada pembicaraan dengan Presiden Jokowi soal masuknya Gerindra dalam pemerintahan. Jadi tidak benar kalau Gerindra akan masuk ke pemerintahan," jelas Dasco.
Soal pertemuan antara Jokowi dan Prabowo menurut Dasco adalah bentuk harmonisnya hubungan kedua belah pihak. "Gerindra selalu siap membantu pemerintah, tetapi jangan diartikan Gerindra meminta jabatan tertentu," kata dia.
Ketua DPP Gerindra lainnya Ahmad Riza Patria meski tampak mesra, Gerindra konsisten berada di luar pemerintahan. Dia mengatakan Gerindra membantu dengan tugas dan perannya di parlemen.
"Jadi kalo ada berita bahwa gerindra ingin masuk ke dalam kabinet menteri itu tidak betul. Gerindra tetap membantu dengan tugas dan perannya di parlemen," tutupnya. (ams/erd)
