Disebut Ahok Ngemplang Pajak Karena Ikut Tax Amnesty, Ini Jawaban Sandiaga

Disebut Ahok Ngemplang Pajak Karena Ikut Tax Amnesty, Ini Jawaban Sandiaga

Erwin Dariyanto - detikNews
Senin, 03 Okt 2016 14:48 WIB
Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta yang juga kandidat petahana Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Sandiaga Salahudin Uno
sebagai pengemplang pajak karena ikut tax amnesty. Menurut Ahok tak amnesty 'disediakan' pemerintah kepada orang yang tak
bisa membuktikan pajak yang dia bayar.

Baca juga: Ahok: Sandiaga Ikut Tax Amnesty, Berarti Dulu Dia Ngemplang Pajak

Lalu apa tanggapan Sandiaga?

Sandiaga yang merupakan calon wakil gubernur dari Partai Gerindra dan PKS itu menyayangkan pernyataan Ahok tersebut. "Saya
sangat menyayangkan. Kalau Pak Gubernur menuduh seperti itu (pengempang pajak) saya mempertanyakan datanya apa," kata dia
saat berbincang dengan detikcom, Senin (3/10/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ikut tax amnesty, kata Sandiaga, bukan berarti berniat tak membayar pajak. Tak amnesty adalah kebijakan pemerintah kepada
setiap masyarakat untuk memberikan sumbangsih kepada negara dalam bentuk pengakuan pajak.

Menurut Sandiaga, ikut tax amnesty juga bukan berarti orang tersebut dulunya berencana tak membayar pajak. Bisa saja di
wajib pajak tersebut ingin membetulkan kewajibannya sesuai dengan kaidah-kaidah pajak yang benar. "Ikut tax amnesty bukan
artinya kita ngempang pajak, tapi pemerintah memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menggunakan haknya dalam
sebuah program yang dibingkai dalam tax amnesty," jelas Sandiaga.

Program tax amnesty sangat positip untuk mendukung perekonomian Indonesia dan mengembalikan kepercayaan investor asing ke
dalam negeri. "Saya tidak mengerti kenapa Pak Basuki menyerang individu," kata Sandiaga.

Dia menilai pernyataan Ahok soal tax amnesty tersebut sudah menciderai kesepakatan demokrasi sejuk yang dideklarasikan
oleh semua pasangan Cagub dan Cawagub DKI yakni: Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono dan Djarot Saiful Hidayat.

"Ini bertentangan dengan demokrasi sejuk yang sudah kami sepakati bersama dengan Mas Anies, Mas Agus dan pak Djarot,"
tutup Sandi. (erd/trw)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads