Bela Kedaulatan RI di PBB, Diplomat Muda Nara Rakhmatia Jadi Sorotan

Jakarta - Nara Masista Rakhmatia kini jadi obrolan banyak orang utamanya di media sosial. Diplomat muda ini mendapat perhatian karena berbicara tegas soal kedaulatan Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di Sidang PBB, Nara mengecam tudingan negara-negara di Kepulauan Pasifik yang mengkritik catatan HAM di Papua. Mereka yang mengkritik Indonesia adalah kepala pemerintahan dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang didukung oleh Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga.

"Apa yang disampaikan oleh Nara sudah tentu bukan apa yang dipikirkan dan diaspirasikan oleh Nara sendiri. Nara duduk di kursi yang disediakan untuk delegasi Indonesia. Dengan demikian Nara mewakili suara Indonesia sebagai negara," ujar Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, Kamis (29/9/2016).

Sebagai diplomat muda di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Nara menunjukkan kualitasnya menjadi 'juru bicara' perwakilan Indonesia. Karena itu pemerintah RI harus memberikan kepercayaan lebih dengan melibatkan para diplomat muda.

(Baca juga: Indonesia Kecam Tudingan HAM Negara di Kepulauan Pasifik Soal Papua)

"Harus diakui dengan suara yang tegas dan bahasa Inggris yang lancar seolah penutur asli (native speaker), Nara telah menunjukkan betapa diplomat berusia muda pun mampu tampil dengan prima mewakili Indonesia. Untuk itu diplomat muda perlu diberikan porsi untuk lebih banyak berperan dalam fora internasional. Seperti Nara, para diplomat muda tidak akan mengecewakan saat mereka diberi kepercayaan," tutur Hikmahanto.

Nara sebelumnya merespons kritik yang disampaikan negara-negara di Kepulauan Pasifik soal dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat terkait dorongan untuk memerdekakan diri. Nara menyebut kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.

Tudingan ini disebut Nara sebagai upaya mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. Nara menyebut negara-negara tersebut punya agenda tersendiri dan menggunakan forum Majelis Umum PBB untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial dalam negeri mereka.

"Laporan bermotif politik mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata. Mahasiswa Papua menuntut pembebasan Propinsi Papua Barat. Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB," ujar Nara membacakan tanggapan tertulis. (fdn/erd)