Apa yang Salah dengan Jokowi?

Jakarta - Tata kelola pemerintahan Presiden Jokowi mulai panen kritik di tengah situasi ekonomi yang kurang baik. Apa yang salah dengan kebijakan Jokowi?

"Dalam membuat satu keputusan kan namanya sistem presidensiil itu yang kita dukung yakni penguatan presidensiil sehingga separuh omongan presiden itu peraturan, betapa kuatnya. Karena itu presiden dalam membuat kebijakan harus dilandasi oleh tentunya konstitusi, perundangan, peraturan yang kuat, sehingga Setneg dan Seskab harus melindungi lembaga kepresiden sepenuhnya sehingga tidak bisa memaafkan kalau ada keteledoran. Jangan lupa bung ini presidensiil," kata peneliti senior di Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, kepada detikcom, Jumat (26/8/2016).

Yang tengah jadi sorotan saat ini adalah upaya pemerintah mengatasi persoalan ekonomi. Keputusan Presiden menjadi sangat penting untuk membebaskan bangsa ini dari persoalan yang berlarut-larut seperti sekarang ini.

"Istilahnya apa yang salah ini, keputusan ini sudah belasan paket ekonomi dikeluarkan namun masih seperti ini. Apakah betul ini pengaruh dari ekonomi global, kalau begitu apa kita bisa kena terpa seperti sekarang ini. Yang penting bagaimana membuat rilis bagi kesengsaaraan masyarakat yang besar, kesulitan membeli bahan pokok, kebutuhan yang mendasar, menyebabkan mereka merasa kok susah," katanya.

Menurut Siti, Jokowi harus membuat kebijakan yang tepat di bidang ekonomi. Jangan mengeluarkan paket yang terus menerus yang membuat kepercayaan masyarakat terus menurun.

"Masalah ekonomi ini kan paket yang dikeluarkan terlalu banyak. Ini paket ke 16, paket itu harus dievlausi kenapa sampai belasan tapi nggak ngaruh," katanya.

"Tidak ada konflik politik yang bisa menjatuhkan pimpinan nasional, selama ini dibuktikan kejatuhan orde lama, orde baru, karena ketidaktahanan masyarakat dengan ekonomi yang membelit. Ketika ekonomi sudah di leher, bergayung bersambut dengan ekonomi dan politik inilah itulah ujung dari ketidakpercayaan publik," imbuhnya.

Dia mengapresiasi langkah yang dilakukan Menkeu yang baru, Sri Mulyani dengan pemangkasan anggaran. Namun langkah itu tidak bisa dilakukan sendirian.

"Tidak boleh eksekutif jalan sendiri, nanti akan ada penyalahan yang penuh kepada eksekutif," ingatnya.

Persoalan lain yang juga jadi sorotan di era pemerintahan Jokowi adalah kepastian hukum. "Kita melihat stabilitas pembangunan memerlukan stabilitas hukum. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, keterikatan hukum itu. Institusi penegak hukum di bawah presiden seperti Kapolri, Kejaksaan dikokohkan jangan sampai ada suara doa yang bernuansa politik runcing ke bawah tumpul ke atas," katanya.

Juga ada sejumlah persoalan lain yang menurut Siti Zuhro mengancam NKRI. Seperti masuknya tenaga kerja asing yang kelasnya tidak lebih bagus dari TKI.

"Yang sekarang berisiko adalah ilegal trade. Jadi kita babak belur karena narkoba, terorisme, korupsi, darurat. Indonesia jangan sampai jadi bulan-bulanan terus bagi narkoba, terorisme, dan korupsi. Karena itu intelejen harus 24 jam, penegakan hukum harus 24 jam memberikan kepastian kepada masyarakat," katanya.

(van/tor)