Kisah ini berawal dari kunjungan Sekda DKI Saefullah ke Kampung Luar Batang pada Senin 2 Mei 2016 malam. Ia berniat membuatkan seragam bagi pengurus masjid di Luar Batang. Rencananya, masjid tersebut akan dijadikan tempat wisata religi. Namun, pengurus masjid menolak tawaran seragam dari Saefullah.
Tidak hanya itu, kedatangan Saefullah rupanya tidak disambut hangat oleh warga sekitar. Bagai dikomando, tiba-tiba muncul pergerakan massa yang rupanya terprovokasi karena mendapat Surat Peringatan (SP1) yang menyebut seolah Pemprov akan menggusur kawasan Luar Batang. Akibatnya, seorang Satpol PP bahkan lurah mengalami luka-luka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut 3 penjelasan Ahok:
1. Seragam dan Ulah Provokator
Foto: Danu Damarjati/detikcom
|
"Sekda jelas kok udah ngomong mau rapihin PKL, mau kasihin marbotnya, kasih baju petugasnya. Itu kan tempat wisata religi," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (3/5/2016).
"Kalau kamu nggak ada pegawainya, kamu nggak tahu mana yang orang luar mana nggak kan kita mau jadikan wisata religi kan makanya saya pikir kayak gini (ada penolakan) kan susah," imbuhnya.
Ahok mengatakan Sekda DKI sudah kesekian kalinya datang menemui warga luar batang. Sebelum malam tadi, Sekda sudah datang minggu lalu menemui pengurus masjid. Namun tiba-tiba warga berkumpul seperti ada yang memprovokasi.
"Saya nggak tahu (provokator), kita tunggu polisi cek," ujarnya.
Saefullah saat ditemui di ruang kerjanya, membenarkan kunjungannya ke Luar Batang ingin memberikan seragam bagi pengurus masjid. Dia menyebut pengelolaan masjid Luar Batang, akan lebih baik seperti tempat wisata religi lainnya. "Penjaga sandal, penjaga wudu, termasuk marbotnya susah dibedakan jamaah dengan petugas. Timbul pemikiran boleh juga diseragamkan. Kalau kita lihat masjid terbesar masjidil haram dan Nabawi, di sana cleaning service pakai seragam," ucap Saefullah.
"Semalam saya datang sudah bawa tukang ukur penjahit," imbuhnya.
2. Bangunan di Jalur Hijau, Bongkar!
Foto: Ari Saputra
|
"Tapi kalau kamu bangun di jalur hijau di atas lahan yang nggak mungkin ngurus IMB pasti kami bongkar," tegas Ahok di Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Ahok menegaskan, sebaliknya bila mereka di tanah yang memang milik pribadi, akan dibantu mengurus izin. Akan dipermudah, tak perlu risau. "Jakarta selama nggak punya IMB di tempat yang boleh membangun, hanya suratnya belum beres kami urus. Untuk tanah yang di bawah 100 m gratis, gratis," ujar dia.
"Nggak bisa buat gambar arsitek kami gambaran. Karena lebih dari setengah rumah di Jakarta nggak ada IMB," tutup dia.
3. Uang Rp 1 Miliar dan SP1 Palsu
Foto: Ari Saputra
|
"Enggak tahu, duit dari mana Sekda. Mungkin nanti mau rapihin seluruh PKL mungkin. bukan kasih duit ke warga. Duit dari mana Sekda," ucap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Hal yang sama juga disampaikan Sekda Saefullah. Ia membantah menawarkan uang Rp 1 miliar. Menurutnya, kunjungan ke warga Kampung Luar Batang untuk observasi terkait penataan wilayah.
"(Uang) itu enggak ada. Pak Gubernur telepon saya, apa ada uang Rp 1 miliar (untuk warga Luar Batang). Enggak ada. Kalau dana hibah masih perencanaan," ucap Sekda Saefullah di kantornya, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/2/2016).
Saefullah mengatakan, kunjungannya menemui warga Luar Batang tadi malam adalah yang ketiga kalinya. Pada kunjungan semalam, tujuan Saefullah sebetulnya ingin bicara dengan pengurus masjid untuk menyediakan seragam bagi mereka. "Saya ke sana lagi malam observasi sekitar masjid apa yang bisa kita perbuat untuk masjid agar masjid bisa betul-betul menjadi tempat wisata religi," ujarnya.
Usai dialog itu, muncul pergerakan massa yang rupanya terprovokasi karena mendapat Surat Peringatan (SP1) yang menyebut seolah Pemprov akan menggusur kawasan Luar Batang. SP1 disebut Saefullah palsu, karena tak pernah ada SP terbit.
Seorang Satpol PP dipukuli warga hingga mendapat jahitan di dahi. Lurah setempat juga disebut sebelumnya oleh Ahok mengalami luka. "Saya minta cek apa sih sebetulnya masalahnya, ternyata ada surat beredar SP1 dari Gubernur, Wali Kota dan Satpol PP. Saya bilang itu palsu," terang Saefullah.
Halaman 3 dari 4