Jokowi Minta Reklamasi Tidak Dikendalikan Swasta dan Tetap Perhatikan Nelayan

Jakarta - Presiden Joko Widodo memimpin rapat membahas reklamasi untuk pembuatan tanggul raksasa di utara Jakarta. Proyek tanggul raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diharapkan membawa manfaat.

"Proyek ini yang selanjutnya akan disebut Garuda Project karena ini memang proyek besarnya. Proyek ini sebenarnya berbeda dengan reklamasi di pulau-pulau yang disebut pulau A, B, C dan seterusnya sampai 17 pulau," ujar Seskab Pramono Anung usai rapat di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2016).

Proyek ini nantinya terintegrasi dengan reklamasi 17 pulau Teluk Jakarta. Menteri PPN/Kepala Bappenas diminta membuat master plan dalam waktu 6 bulan ke depan bersamaan dengan moratorium pembangunan reklamasi 17 pulau.

"Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak boleh di-drive atau dikendalikan swasta tapi sepenuhnya dikontrol pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan tentunya Pemda DKI, Banten dan Jabar," ujar Pramono.

Presiden Jokowi, kata Pramono, telah memberikan tiga arahan terkait proyek besar itu. Pertama adalah untuk betul-betul memperhatikan aspek lingkungan.

Kedua, tidak boleh menabrak aturan hukum yang berlaku. Presiden Jokowi memerintahkan semua kementerian/lembaga berkooordinasi agar tidak ada aturan yang tumpang tindih.

"Terakhir, Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak ada artinya tanpa mengedepankan memberikan manfaat bagi rakyat terutama adalah para nelayan setempat," pungkas Pramono. (bag/fdn)