Jokowi: Jangan Mentang-mentang Kepala Daerah Baru, Mobil Dinasnya Harus Baru

Jokowi: Jangan Mentang-mentang Kepala Daerah Baru, Mobil Dinasnya Harus Baru

Ray Jordan - detikNews
Jumat, 08 Apr 2016 12:45 WIB
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam pengarahan kepala daerah (Foto: Muhammad Iqbal/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para kepala daerah, terutama yang baru terpilih dalam pilkada serentak 2015 lalu, di Istana Negara. Jokowi meminta para kepala daerah melakukan penghematan anggaran dan mempercepat pembangunan.

Jokowi mengatakan, belanja modal yang tidak perlu sebaiknya dipangkas. Belanja harus dimaksimalkan untuk pembangunan dan perputaran ekonomi di daerah.

"Belanja modal itu besar, harus diperbesar. Belanja pembagunan, belanja pembangunan harus diperbesar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para kepala daerah yang mengikuti pengarahan dari Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara, Jumat (8/4/2016). Foto: Ray Jordan/detikcom


Jokowi menjelaskan, salah satu belanja modal yang tidak perlu seperti pembaruan mobil dinas. Jika mobil dinas yang lam masih bagus, sebaiknya dapat terus dimanfaatkan.

"Ada belanja modal yang tidak perlu, beli mobil. Itu termasuk di belanja modal. Kalau mobilnya masih bagus, ya kita pakai dulu lah. Kalau mobil dinasnya masih baik, ya kita pakai dulu lah," kata Jokowi.

"Jangan mentang-mentang bupati baru, wali kota baru, bupati dan wakil bupati baru, gubernur baru, mobilnya juga baru. Tidak lah, jangan. Prioritaskan yang lain," imbuhnya.

Jokowi juga mengatakan, kepala daerah harus bisa melihat komposisi APBD dengan baik. Kepala daerah juga harus bisa menjadi pengendali politik anggaran di daerah.

Para kepala daerah yang mengikuti pengarahan dari Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara, Jumat (8/4/2016). Foto: Ray Jordan/detikcom


Dia meminta para kepala daerah mengukur komposisi ABPD untuk membandingkan belanja rutin dan belanja pembangunan.

"Berapa persen belanja operasionalnya. Dilihat rutin dan itu yang memutuskan harusnya Bapak Ibu semua, jangan diberikan ke kepala dinas. Nanti yang terjadi adalah rutinitas, monoton," ujar Jokowi.

"Politik anggarannya itu ibu dan bapak yang pegang. Misalnya saya mau dikonsentrasikan ke pendidikan, ya sudah, konsentrasi di pendidikan. Jangan sampai anggarannya dibagi rata. Jangan lagi money follow function," tambahnya.
Β Β  Β 

(jor/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads