Kemenhub: Isunya Bukan Taksi Online, Tapi Resmi dan Tidak Resmi

Jakarta - Kemenhub memanggil penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Uber dan GrabCar. Kemenhub meminta komitmen dari Uber dan GrabCar untuk menaati aturan di Indonesia.

"Kami ingin menggaris bawahi bukan persoalan online atau tidak online. Sehingga layanan kepada masyarakat lebih baik. Jadi isunya bukan online dan tak online tapi resmi dan tidak resmi," jelas Plt Dirjen Perhubungan Darat Sugiharjo, Rabu (23/2/2016).

Sugiharjo menjelaskan, sikap Kemenhub berbeda antara aplikasi online terhadap Uber dan GrabCar dan GoJek dan Grab Bike.

"Kenapa berbeda? Kalau Gojek dan Grab Bike itu aplikasi IT. Yang berdasarkan UU, sepeda motor bukan kategori angkutan umum. Di sisi lain angkutan umum tidak bisa menjangkau wilayah. Maka kami menilainya komplemen atau grey area," terang dia.

"Sementara di sisi lain. Kalau Uber dan GrabCar ini bertentangan dengan angkutan resmi yang sudah diatur. Sehingga ini menurut pengamatan kami itu merupakan kompetitor," tegasnya.



Sugiharjo juga menyampaikan baik dari Kemenhub dan Dishub DKI dan pihak terkait Organda, Uber dan Grab menyayangkan aksi anarkis dan menimbulkan korban sehingga menghambat aktivitas masyarakat.

"Tidak berpolemik di lapangan. Kita semua cooling down. Dan mengharapkan kejadian kemarin tak terulang lagi. Saya melihat di lapangan bahwa konfliknya bukan antara taksi resmi dan online, Uber dan Grab. Tapi juga terkait dengan Gojek. Dan kesempatan ini untuk meluruskan. Taksi online dan konvensional," tutup dia.

(yds/dra)