PDIP Kembali Kritik Ahok, Kali ini Soal Djarot

Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berniat memilih jalur independen untuk maju di Pilkada DKI 2017. Upaya Ahok ini mendapat sorotan dari PDIP karena dianggap sebagai upaya deparpolisasi yang melemahkan partai politik.

Ketua DPP PDIP Hugo Andreas Pareira mengatakan bila memang itu keinginan Ahok, maka menjadi hak mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Namun, jika memang ingin lewat parpol ya harus mengikuti jalur yang ada.

"Kalau masuk jalur parpol, ikuti jalur PDIP. Kami punya mekanisme proses penjaringan, ada beberapa tahapan dan keputusan," kata Hugo dalam diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Dia mengkritisi cara Ahok yang memberikan batas waktu terhadap PDIP terkait Djarot Saiful Hidayat yang diinginkan sebagai bakal cawagub. Menurutnya, PDIP tak bisa mengikuti cara Ahok. Hal tersebut dinilai bisa merusak demokrasi yang seolah-olah tak menganggap peran parpol.

"Ini upaya dekonstruksi terhadap sistem yang dibangun, tidak ada negara demokrasi tanpa parpol. Gejala itu yang terjadi. Bukan deparpolisasi, ada gejala parpol tidak penting, yang penting bagaimana jadi gubernur, parpol bisa kita pakai dan enggak," sebut Hugo.

Diakuinya, Ahok memiliki catatan baik dalam memimpin DKI. Dia tak ragu menyebut Ahok sebagai fenomena yang menarik. Beberapa terobosannya memimpin Ibu Kota seperti perombakan birokrasi, penertiban Kalijodo adalah catatan keberhasilan Ahok.

"Kita lihat bicara ilmiah, Ahok ini fenomena menarik. Apa yang dilakukan Ahok di DKI melakukan perombakan, struktur dia rombak, sama di Kalijodo, birokrasi. Dia mendekontruksi struktur yang ada. Kami menerima itu sebagai succes story. Buat PDIP fine (baik)," tuturnya.

Namun, perubahan ini tak bisa disamakan dengan memaksakan mekanisme yang berjalan di PDIP. Sebagai parpol lama, PDIP punya pandangan yang konsisten dalam pelaksanaan mekanisme. Dia mengingatkan di Pilkada DKI 2012, PDIP ikut memberikan dukungan terhadap Ahok yang dipasangka dengan Joko Widodo.

"Mekanisme berjalan sesuai mekanisme yang diatur. Bila Pak Ahok punya pilihan ya kita hargai itu. Itu pendirian masyarakat soal konsistensi, tapi PDIP tetap form," tuturnya.

(hty/tor)