Gerindra Harap Jokowi Tolak Revisi UU KPK

Jakarta - Partai Gerindra di barisan terdepan menolak revisi UU KPK di DPR. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap alasan Gerindra tak ragu menolak revisi UU KPK.

"Revisi UU KPK ini kan inisiatif DPR. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan di dalamnya ada Gerindra maka sepatutnya DPR juga harus mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat. Yang Gerindra tangkap semua aspirasi yang kami dengar, kami rasakan, dan kami lihat, pikiran berkembang adalah rakyat menolak revisi ini," kata Muzani kepada detikcom, Senin (22/2/2016).

Gerindra telah selesai mempelajari poin-poin revisi UU KPK. Hasilnya tak ada yang memperkuat posisi KPK.

"Gerindra memandang revisi UU KPK tidak dianggap perlu karena mayoritas masyarakat menolak dan tidak menghendaki revisi ini. Karenanya Gerindra tetap dari awal bahwa penolakan revisi UU KPK adalah kehendak masyarakat," tegas Muzani.

Pernyataan sikap ini akan disampaikan Gerindra langsung ke Presiden Jokowi. Gerindra berharap Jokowi juga mendengarkan aspirasi  rakyat dan menolak revisi UU KPK yang jadi inisiatif DPR.

"Yang saya khawatirkan adalah fraksi-fraksi di DPR begitu ngotot tahu-tahu di ujungnya presiden menolak tentunya ini preseden yang sangat buruk dalam pembahasan bersama undang-undang. Karena itu sekali lagi dalam rapat konsultasi yang hari ini dengan presiden pun Gerindra akan mengatakan revisi UU KPK tidak dianggap perlu dan kami berharap ini akan jadi sikap bersama Gerindra dan pemerintah," pungkasnya.

(van/fjp)