DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa

Jakarta - Kebijakan bebas visa untuk 169 negara menjadi topik yang diperdebatkan di rapat gabungan DPR dan pemerintah hari ini. Kebijakan itu pun diminta untuk dievaluasi lagi.

"DPR minta evaluasi dan kaji ulang kebijakan itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).

Komisi I dan Komisi III DPR sebenarnya sudah melakukan rapat terpisah untuk membahas hal ini. Namun, stakeholder di pemerintahan dinilai belum satu pemikiran soal kebijakan ini.

"Sasaran atau tujuan ini lebih untuk menggaet wisatawan mancanegara. Sementara faktor risiko keamanannya belum dihitung dengan baik," ucap politikus PKS ini.

Mahfudz meminta pemerintah memikirkan keuntungan negara lewat bebas visa, termasuk soal pemasukan Kemenkum HAM lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, hal itu harus diuji lagi.

"Apakah itu sebanding dengan devisa dari peningkatan jumlah wisatawan," ujar Mahfudz.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie menyampaikan data terkait keuntungan pembebasan visa. Ronnie menyebut peningkatan wisatawan mancanegara yang cukup signifikan.

"Bapak Menko Polhukam sudah jelaskan bahwa dibandingkan 2014 sejak diberlakukan bebas visa ada pervedaan 161.992 kunjungan atau meningkat 19,88%. Namun demikian memang evaluasi setelah setahun," papar Ronni dalam rapat. (imk/tor)