Apresiasi KMP Bubar, PDIP: Kita Kembali ke Asas Gotong Royong

Jakarta - Gerindra mengumumkan secara de facto bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) telah bubar. Ketua DPP PDI-Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan sejak awal dirinya memang tidak setuju adanya sekat-sekat dalam pemerintahan.

"Dari awal kami tidak nyaman dengan sekat-sekat koalisi KMP-KIH. Karena pandangan kami, titik tolak kami kekuasaan, pemerintahan, demokrasi yang kita bangun itu sifatnya gotong royong yang menonjolkan kebersamaan, menonjolkan saling pengertian," tegas Hendrawan ketika berbincang, Jumat (5/2/2016) malam.

Dirinya kemudian menyindir soal adanya UU MD3 yang dianggapnya tidak sesuai dengan azas-azas demokrasi. Politisi asal Jawa Tengah ini menilai pentingnya kebersamaan dan inklusifitas dalam berpolitik. Oleh karena itu dia menegaskan bahwa sudah tidak relevan lagi adanya sekat antara KMP dan KIH. Menurutnya saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi seperti di dalam tubuh KIH sendiri.

"Kami juga mengubah dari KIH menjadi P4 (Partai-Partai Pendukung Pemerintah), sekarang namanya KP3 (Kerjasama Partai-partai Pendukung Pemerintah). Kita sudah berubah, tidak relevan lagi KIH-KMP," katanya.

Hendrawan kemudian mengapresiasi pernyataan Gerindra soal bubarnya KMP. Menurutnya tidak mudah bagi sebuah koalisi permanen mendeklarasikan pembubarannya.

"Hanya memang yang menjadi pertanyaan, KMP telah mendeklarasikan sebagai koalisi permanen hingga di tingkat regional. Itu sebabnya kalau sekarang membubarkan diri kita memberi apresiasi, penghargaan. Berarti teman-teman kembali ke asas kebersamaan, gotong royong dan saling pengertian. Kita tidak bisa memerintah negeri ini sendirian," tegasnya.

Dirinya kemudian menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak mengenal partai oposisi. Istilah oposisi menurutnya hanya dikenal di sistem pemerintahan parlementer.

"Kita kan presidensial. Dalam pemerintahan presidensial adanya yang bersama-sama pemerintah dan di luar pemerintahan, bukan (istilah) oposisi. Tapi kan negara kita ini presidensial, tapi bercita rasa parlementer," jelasnya.



(imk/imk)