Ahok 'Paksa' Seluruh Bus di Jakarta Terintegrasi di 2016

Ahok 'Paksa' Seluruh Bus di Jakarta Terintegrasi di 2016

Indah Mutiara Kami - detikNews
Kamis, 31 Des 2015 10:53 WIB
Ahok Paksa Seluruh Bus di Jakarta Terintegrasi di 2016
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ingin seluruh bus di Jakarta sudah terintegrasi pada 2016. Dia menilai saat ini masih banyak carut marut dalam penataan transportasi, salah satunya bus.

Ahok mengungkapkan bagaimana rute yang sebenarnya ramai penumpang, tetapi justru jarang dilintasi bus. Kalaupun ada bus, kualitasnya ternyata jelek.

"Yang rute banyak penumpang dia biarkan yang jelek. Kurang ajar. Harusnya yang banyak penumpang dimasukkan yang itu (bus bagus) jadi masyarakat diuntungkan," ucap Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (31/12/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang penting tahun depan seluruh bus kita paksa terintegrasi," lanjutnya.

Ahok pun dibikin terheran-heran dengan kelakuan para stakeholder. Padahal, sistem rp/km yang dia tawarkan sudah merupakan opsi terbaik karena bus tinggal beroperasi saja sudah dibayar, tidak peduli berapa banyak penumpangnya.

"Ah sudah terlalu banyak, saya sih curiga apa ada permainan. Jadi operator selalu dapat yang gemuk, dapat kuasa meras orang. Bus saya jelek, kamu terpaksa naik," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Menurut Ahok, TransJakarta seharusnya jeli melihat rute-rute yang ramai dan membutuhkan bus. Busnya juga harus kualitas baik.

"Lu intip aja, kalau bus jelek masih penuh sesak, artinya apa? Orang butuh, ya masukin saja bus satu," kata Ahok.

Seharusnya, urusan bus ini sudah selesai di 2015. Ahok pun sudah sering marah-marah karena bus-bus tak kunjung dibeli padahal masyarakat membutuhkannya. Bahkan, dia langsung turun tangan 'melobi' merek-merek ternama dengan kualitas bus yang terpercaya.

"Mana ada gubernur datengin mau ketemu yang Hino, dirut Jepang, tolong dong tambah kapasitas bus dong di indonesia," ujarnya.

Melihat carut marut tersebut, Ahok memilih fokus di pengadaan dan penataan bus. Untuk Electronic Road Pricing (ERP) baru akan diaktifkan pada 2017, bukan tahun depan.

"ERP baru 2017. Tahun depan kita putuskan. (Kendalanya) soal konsep ini sebagai uang retribusi atau alat atur transportasi. Kalau bagi saya, ini kan alat kontrol jumlah kendaraan jadi uangnya bisa saya atur seenak saya," jelas Ahok.

(imk/Hbb)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads