PKS Bantah Incar Kursi Menteri Jokowi

Jakarta - Kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman ke Istana Merdeka memancing spekulasi politik. Elite Gerindra menduga ada pembicaraan tentang reshuffle kabinet dalam pertemuan Presiden PKS dengan Presiden Jokowi. PKS pun membantah mentah-mentah.

"Nggak ada soal reshuffle. Kita silaturahim saja. Karena beliau dari Munas mau datang tapi kemudian ada kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah, kemudian pas Mukernas kita nolak masak musyawarah kerja nasional Presiden hadir. Nah ini alhamdulillah bisa ketemu," kata Wasekjen PKS Mardani Ali Sera, kepada detikcom, Selasa (22/12/2015).

PKS menegaskan pertemuan dengan Jokowi tak membuat PKS masuk dalam jajaran parpol pendukung pemerintahan. Namun PKS akan tetap di luar pemerintahan, memberikan kritik konstruktif, dan mendukung kebijakan Jokowi yang dinilai baik.

"Kita tegaskan ke Pak Jokowi, kami ingin menyatakan tetap oposisi, tetap di KMP. Dan justru dengan berbeda posisi ini kita saling melengkapi. Kita bisa memberi kritik," katanya.

Sebelumnya diberitakan manuver PKS merapat ke Istana ditanggapi oleh pentolan KMP, Gerindra. Meski tak gamblang, namun elite Gerindra membaca manuver PKS ini terkait isu reshuffle kabinet jilid dua yang kabarnya akan diumumkan tak lama lagi.

"Soal reshuffle menurut saya justru itu yang mendekati. Mungkin saja. Tapi saya tidak menuduh ya, mungkin ada agenda itu. Mungkin juga silaturahmi," kata Wakil Sekretaris Jendral Gerindra Abdul Kholik kepada detikcom di Kantor DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jaksel, Selasa (22/12/2015).

"Ini kan isu reshuffle sedang gencar-gencarnya. Rini Soemarno didesak supaya cepat keluar kabinet dan mungkin juga ada restrukturisasi di tingkat kementerian ya. Orang mengatakan PKS ngiler kekuasaan ya silakan-silakan saja," sambungnya.

Kholik pun menilai langkah yang dilakukan oleh PKS sama dengan yang dilakukan oleh PAN, menegaskan sebagai partai oposisi tapi mendukung pemerintah. Namun ia tak menganggap manuver PKS itu sebuah pengkhianatan.

"Itu sama dengan PAN berdekat-dekatan dengan penguasa. Secara dari sisi gerakan politik nggak masalah, kalau soal etika persepsi masing-masing orang ya. Menurut kami sah-sah saja parpol berdekat-dekatan dengan pihak besar," kata tenaga ahli di Fraksi Gerindra DPR RI ini. (van/nrl)